Camat Palmerah, Joko Mulyono memberikan sambutan dalam acara ‘Sosialisasi Pengawasan Pilkada DKJ Tahun 2024 . (Foto: WahanaNews/Tio)
Menurut Anta, jika semua warga ikut melakukan pengawasan, wilayah-wilayah yang rentan dengan dugaan pelanggaran pilkada akan lebih luas jangkauannya untuk diketahui Bawaslu.
Baca Juga:
Pramono Anung Hadiri Konsolidasi Relawan se-Jakarta yang Digelar GERAK
Anta yang bergabung dengan Bawaslu Kota Jakarta Barat sejak 2023 itu berharap tidak ada sengketa Pilkada 2024 di wilayah Jakarta Barat karena itu pihaknya selalu bekerja maksimal untuk terus melakukan sosialisasi pengawasan pemilihan.
Ia juga menambahkan jumlah sengketa di Pilkada umumnya jauh lebih sedikit dibanding pada Pilpres dan Pileg.
“Pilkada DKJ tahun ini kan hanya 3 calon. Kalau pun ada sengketa, jumlahnya jauh lebih sedikit dibanding Pilpres dan Pileg,” tambahnya.
Baca Juga:
Ajang Electricity Connect 2024, PLN Nusantara Power Tampilkan Inovasi Hijau
Jika pun ada sengketa Pilkada nantinya, Anta berharap jangan sampai hal itu berlanjut ke Mahkamah Konstitusi (MK), apalagi jika itu soal perselisihan perolehan suara.
“Karena itu kita bekerja secara maksimal melakukan sosialisasi supaya warga juga sadar apa yang terjadi dan bisa ikut mencegahnya melalui pengawasan,” pungkasnya.
Sementara itu, Camat Palmerah, Joko Mulyono mengharapkan agar semua yang hadir dapat memanfaatkan forum warga yang dilakukan Bawaslu ini sebagai ajang sharing ilmu dan saling bertukar informasi terkait aturan-aturan dalam tahapan pemilu yang saat ini telah masuk di semua kecamatan di DKJ.
