WahanaNews.co | Sebanyak 50 anggota DPRD DKI Jakarta walkout saat
Ketua Fraksi PSI, Idris Ahmad,
membacakan pandangan umum dalam rapat paripurna, Senin (14/12/2020).
Aksi walkout itu dipelopori anggota Fraksi Golkar, Jamaluddin, karena menganggap Fraksi PSI tidak konsisten soal kenaikan tunjangan DPRD untuk rumah
dan telekomunikasi senilai Rp 53 juta pada 2021.
Baca Juga:
Kadiv Humas Polri : Nama Calon Wakapolri Sudah ada, Saat ini Sedang Dalam Proses Pemilihan.
Aksi walkout itu dilakukan Jamaluddin saat Ketua Fraksi PSI, Idris Ahmad, ingin membacakan pandangan umum
partainya terhadap Rancangan Perda Nomor 14 Tahun 2014
tentang RDTR dan Peraturan Zonasi di DPRD DKI, Senin (14/12/2020).
"Izin Ketua yang
terhormat, saya izin keluar," kata Jamaluddin kepada pimpinan rapat
paripurna DPRD DKI, Nisan Samsuri, Senin (14/12/2020).
Sebelumnya, Jamaluddin juga mengkritik
Fraksi PSI yang dianggap tidak konsisten dalam pembahasan rencana kerja tahunan
(RKT) DPRD tahun 2021.
Baca Juga:
Rapat Paripurna Sahkan RUU Daerah Khusus Jakarta Jadi Usul Inisiatif DPR
Dia menganggap, Fraksi
PSI menyetujui kenaikan tunjangan DPRD, namun menolak saat pembahasan terakhir.
"Supaya tidak terjadi, apa yang
sudah disepakati tidak diakui oleh partainya. Kalau memang tidak, saya tidak
akan bersedia mendengarkan. Saya akan keluar," ucapnya.
Keberatan yang disampaikan Jamaluddin terhadap sikap PSI yang menolak
kenaikan tunjangan DPRD itu disambut tepuk tangan beberapa anggota dewan yang
lain.
Langkah Jamaluddin keluar ruang rapat pun ternyata diikuti oleh seluruh anggota DPRD DKI yang hadir.
Sebanyak 49 anggota DPRD dari 8 fraksi
keluar meninggalkan Idris Ahmad yang hendak membacakan pandangan umum
partainya.
Pimpinan DPRD, Nisan, juga sempat keluar, namun masuk kembali karena dia adalah
pemimpin rapat paripurna tersebut.
Ruangan dewan hanya diisi beberapa
perwakilan satuan kerja perangkat daerah di sisi kiri dan kanan ruang rapat.
Adapun total anggota DPRD yang
mengikuti rapat paripurna sebanyak 50 orang, sedangkan 54 orang lainnya
mengikuti secara daring.
Ditemui di luar ruangan paripurna,
Jamaluddin mengaku tidak senang dengan sikap PSI yang inkonsisten dalam rapat
RKT.
"Saya tidak menyukai
inkonsistensinya," ucapnya.
Jamaluddin mengatakan keluar bukan
mengatasnamakan partainya, melainkan inisiatifnya sendiri.
Ia berharap anggota Fraksi PSI bisa
konsisten dalam bekerja.
Sebabnya,
pembahasan RKT merupakan kesempatan secara kolektif yang sudah disetujui, termasuk oleh PSI.
Namun, dalam
pengesahan terakhir, anggota Fraksi PSI menolak dengan
alasan instruksi partainya.
"Dia sudah menandatangani absensi
daftar hadir, tidak menyatakan keberatan ketika
ditanya, tiba-tiba hal ini dibantah oleh DPW-nya.
Ini kan tidak konsisten. Nah, kami tidak mau nanti pandangan umum ini dibacakan kemudian
dibantah lagi oleh partainya," kata jamaluddin.
Setelah Idris Ahmad membacakan
pandangan umum, anggota DPRD lainnya mulai kembali masuk, karena anggota Fraksi Nasdem, Jupiter, akan membacakan pandangan umum partainya.
Namun, yang
kembali masuk tidak sampai 50 orang.
Gaduh usulan kenaikan tunjangan dan
gaji DPRD DKI di masa pandemi ini membuat usul kenaikan itu akhirnya dibatalkan.
Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi, menyatakan, tunjangan
DPRD tidak mengalami kenaikan tahun depan.
Tunjangan seluruh anggota DPRD DKI
tahun depan akan dibuat sama seperti tahun ini.
"Sekarang saya nyatakan, saya
pimpinan anggota DPRD, itu semua terevaluasi dan kembali ke APBD 2020,"
kata Prasetyo, usai mengikuti rapat paripurna di
DPRD DKI, Senin (7/12/2020). [qnt]
