WahanaNews.co, Jakarta - Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) menyatakan dukungan terhadap rencana Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) baru yang secara khusus bergerak di sektor tekstil. Kebijakan ini dinilai strategis untuk menyerap tenaga kerja sekaligus memperkuat daya saing industri nasional di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Wakil Ketua Umum KSPSI pimpinan Yorrys Raweyai, Arnod Sihite, mengatakan pembentukan BUMN tekstil baru merupakan langkah tepat untuk menjawab tantangan industri padat karya yang selama ini tertekan oleh persaingan global dan kenaikan tarif perdagangan internasional.
Baca Juga:
KSPSI Dukung Imbauan Menaker Terapkan WFA 29–31 Desember
“Dengan adanya BUMN tekstil baru, akan banyak tenaga kerja yang terserap. Ini juga berpotensi meningkatkan pemasukan negara seiring dengan naiknya produktivitas dan kemampuan melakukan terobosan teknologi yang adaptif, sehingga produk dalam negeri mampu bersaing di pasar global,” ujar Arnod, Kamis (15/13/2026) di Jakarta.
Sebagai anggota Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional, Arnod menilai kehadiran negara melalui BUMN menjadi penting untuk menjaga keberlanjutan industri strategis, khususnya tekstil, garmen, sepatu, dan elektronik yang selama ini menyerap jutaan pekerja.
Pemerintah sendiri telah menyiapkan pendanaan jumbo senilai US$6 miliar yang akan dikelola oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).
Baca Juga:
KSPSI dan Komdigi RI Gelar Workshop Literasi Digital, Arnod Sihite: Pekerja Harus Cakap dan Aman di Ruang Digital
Dana tersebut akan difokuskan untuk memperkuat sektor tekstil, sepatu, garmen, dan elektronik melalui skema pembiayaan dan insentif.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan rencana tersebut usai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Hambalang, Minggu (11/1/2026).
Menurut Airlangga, pembentukan BUMN baru ini tidak dimaksudkan untuk menghidupkan kembali perusahaan tekstil pelat merah lama yang telah berhenti beroperasi, melainkan mendirikan entitas baru dengan pendekatan bisnis yang lebih modern.
“Bapak Presiden mengingatkan kita pernah mempunyai BUMN tekstil dan ini akan dihidupkan kembali. Namun, bukan BUMN lama, melainkan perusahaan baru dengan pendanaan US$6 miliar yang disiapkan oleh Danantara,” ujar Airlangga usai menghadiri IBC Business Outlook 2026 di Jakarta, Rabu (14/1/2026).
Airlangga menjelaskan, kebijakan ini lahir dari evaluasi peta jalan industri tekstil nasional yang menunjukkan lemahnya rantai pasok di sektor menengah (mid-stream), mulai dari produksi benang, kain, pencelupan (dyeing), pencetakan (printing), hingga proses penyelesaian akhir (finishing).
“Ini yang harus kita dorong untuk dibangkitkan kembali. Kelemahan kita memang berada di value chain yang tengah,” katanya.
Melalui intervensi negara lewat BUMN baru ini, pemerintah menargetkan peningkatan ekspor tekstil secara signifikan, dari sekitar US$4 miliar saat ini menjadi US$40 miliar dalam kurun waktu 10 tahun ke depan.
Selain itu, langkah ini juga menjadi strategi defensif menghadapi potensi kenaikan tarif dagang global, terutama dari negara-negara mitra seperti Amerika Serikat.
Pemerintah juga tengah menyiapkan diversifikasi pasar ekspor, termasuk memanfaatkan peluang dari perjanjian Indonesia–European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) yang ditargetkan mulai efektif pada 2027.
Sambil menunggu implementasi perjanjian tersebut, penguatan industri dalam negeri melalui BUMN tekstil dan pendanaan Danantara dinilai menjadi langkah taktis yang mendesak.
KSPSI berharap rencana ini dapat segera direalisasikan dengan tetap melibatkan unsur pekerja dalam perumusan kebijakan, sehingga manfaat ekonomi dan sosialnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat.
[Redaktur: Amanda Zubehor]
