WAHANANEWS.CO, Jakarta - Kesaksian Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok di ruang sidang membuka tabir keras tata kelola minyak mentah Pertamina, dari negosiasi di lapangan golf hingga dugaan penyimpangan yang menurutnya bisa menyeret banyak pihak ke penjara.
Mantan Komisaris Utama Pertamina itu dihadirkan sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah yang merugikan negara hingga Rp285 triliun.
Baca Juga:
Soal Pembatasan Pengguna LPG Subsidi, Pertamina Berharap Ada Aturan dari Pemerintah
Perkara tersebut menyoroti dua pokok masalah utama, yakni impor produk kilang atau bahan bakar minyak serta penjualan solar nonsubsidi.
Ahok memberikan keterangan untuk sembilan terdakwa dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Selasa (27/01/2026).
Kesembilan terdakwa itu terdiri dari jajaran mantan direksi dan komisaris anak usaha Pertamina hingga pihak swasta yang terlibat dalam rantai bisnis minyak mentah.
Baca Juga:
Soal Sewa Kapal dan Terminal BBM, Ahok Sebut Tak Ada Temuan BPK
Dalam keterangannya, Ahok mengulas kebiasaan pertemuan bisnis di lapangan golf yang kerap dilakukan para pelaku industri migas.
“Ini soal pribadi ya, saya dulu paling benci main golf, Pak. Saya melarang semua orang pemda, tidak boleh main golf karena kita kerja terlalu banyak,” kata Ahok.
Ia lalu menjelaskan bahwa kultur industri minyak global membuatnya terpaksa belajar golf saat masuk ke Pertamina.
“Tapi, ketika saya masuk ke Pertamina, saya baru menyadari semua orang minyak dari Amerika, Chevron, Exxon, ngajak main golf terus,” ujar Ahok.
Menurut Ahok, lapangan golf justru menjadi ruang negosiasi paling murah dan sehat dibandingkan tempat hiburan malam.
“Karena misalnya saya nego dengan Exxon, saya mau minta bagian saham, itu dia ada negosiasi di lapangan golf itu, jauh lebih murah daripada nightclub,” ujar Ahok.
Ia juga menyinggung kebiasaan isi-isian ringan di lapangan golf yang menurutnya bukan bentuk perjudian.
“Kami di dalam lapangan golf itu suka isi-isian juga, Pak, apresiasi, Pak, bukan judi,” ujar Ahok.
Dalam kesaksiannya, Ahok juga menyinggung sistem pengadaan yang menurutnya bermasalah dan berkontribusi pada minimnya cadangan minyak nasional.
“Pengadaan sebelumnya itu membuat Indonesia tidak punya cadangan lebih dari 30 hari,” kata Ahok.
Ia menyebut Pertamina kerap ditugaskan pemerintah menanggung kerugian demi menjaga ketahanan energi nasional.
“Tapi karena pemegang saham adalah pemerintah, Pertamina ditugaskan lu rugilah kira-kira gitu loh,” ujar Ahok.
Ahok mengaku sempat mengusulkan sistem pengadaan berbasis e-katalog melalui LKPP untuk memangkas biaya.
“Kenapa tidak mau supplier hair stock dengan e-katalog LKPP,” ujar Ahok.
Ia membandingkan sistem tersebut dengan kebijakan pengadaan saat dirinya memimpin DKI Jakarta.
“Jakarta menjadi provinsi pertama yang punya halaman khusus pengadaan makanya saya bisa hemat uang begitu banyak,” kata Ahok.
Ahok juga melontarkan pernyataan tajam terkait temuan lembaga pengawas keuangan negara.
“Kalau mau periksa di Indonesia kasih tahu saya, saya bisa kasih tahu Pak, banyak bisa ditangkepin Pak,” ujar Ahok.
Dalam persidangan, jaksa mendalami temuan penyimpangan yang pernah diidentifikasi Dewan Komisaris Pertamina.
Ahok menjelaskan adanya peningkatan kuota impor minyak mentah dan produk kilang yang dinilainya janggal.
“Karena ada laporan, terus kami juga temukan ada pengadaan itu berapa PT itu, satu PT diganti nama,” ujar Ahok.
Ia menambahkan bahwa penyimpangan harga pengadaan barang dan jasa menyebabkan biaya menjadi tidak optimal.
“Kalau sistem procurement kita perbaiki di RKAP 2024, itu kita ada penghematan 46 persen,” kata Ahok.
Jaksa kemudian menanyakan rekomendasi Dewan Komisaris terhadap pelanggaran serius yang ditemukan.
“Rekomendasi kami pecat, Pak,” jawab Ahok.
Ahok juga mengungkap kekecewaannya karena pengangkatan direksi dua tahun terakhir disebutnya dilakukan tanpa melibatkan Dewan Komisaris.
“Keputusan mengangkat direksi atau bukan itu tidak melalui Dekom sama sekali,” ujar Ahok.
Ia mengaku pernah menyampaikan langsung kepada Presiden ke-7 RI Joko Widodo soal keinginannya memperbaiki Pertamina.
“Kalau Anda betul-betul mau saya perbaiki Pertamina, kasih saya jabatan Dirut atau nggak sama sekali,” kata Ahok.
Ahok turut menjelaskan alasan pengunduran dirinya sebagai Komisaris Utama Pertamina.
“Saya keluar karena alasan politik, beda pandangan dengan Presiden Pak Jokowi,” ujar Ahok.
Dalam suasana kerja internal, Ahok mengaku pernah marah besar saat mengetahui ada direktur dicopot tanpa pemberitahuannya.
“Saya marah di dalam rapat, ini apa-apaan kok komut nggak tahu ada direktur diganti,” kata Ahok.
Ia bahkan mengisahkan hampir melempar botol minum saat ditegur soal kewenangan Menteri BUMN.
“Saya waktu itu mau saya lempar pakai botol air minum,” ujar Ahok.
Terkait nama Riza Chalid, Ahok menegaskan tidak pernah mengenal maupun menerima laporan intervensi dari yang bersangkutan.
“Saya juga baru dengar OTM itu dari media,” kata Ahok.
Usai sidang, Ahok kembali mempertanyakan isu pengaruh kuat Riza Chalid di Pertamina.
“Saya juga heran, sekuat apa sih beliau sampai intervensi,” ujar Ahok.
[Redaktur: Angelita Lumban Gaol]
