WWAHANANEWS.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf, menyebutkan bahwa penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2024 berpotensi menelan anggaran hingga Rp1 triliun.
“KPU menyampaikan kurang lebih Rp486 miliar sekian. Bawaslu kurang lebih sekitar Rp215 miliar, tambah kalau ada pilkada ulangnya, ya kurang lebih Rp250 (miliar) lah. Tadi saya hitung kasar saja itu bisa mencapai Rp900 miliar sampai Rp1 triliun,” kata Dede di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (27/2/2025).
Baca Juga:
Komisi II DPR Terima 495 Pengaduan Sepanjang 2024, Terbanyak tentang Pilkada
Ia juga menyoroti kebutuhan anggaran tambahan bagi TNI dan Polri melalui Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) untuk pengamanan PSU.
“Untuk dibebankan kepada pemerintah daerah yang tersisa anggaran pemerintah daerah, masih ada yang memiliki mungkin tidak lebih dari Rp200an (miliar),” ujarnya.
Dede menegaskan bahwa sesuai amanat undang-undang, jika pemerintah daerah tidak mampu menanggung biaya PSU, maka pemerintah pusat harus turun tangan.
Baca Juga:
Anggota DPR Dapat Pensiun Seumur Hidup, Ini Nominal yang Mereka Terima
“Nah konotasi dapat ini yang kita mesti dudukkan bersama-sama. Dapat itu semuanya kah? Atau nanti ambil dari provinsi kah? Atau yang lainnya?” jelasnya.
Ia pun memberi batas waktu 10 hari kepada pemerintah untuk segera mengatasi persoalan ini.
“Untuk segera menyampaikan nanti kepada DPR apa yang bisa disiapkan oleh daerah dan apa yang bisa disiapkan oleh pemerintah pusat,” pungkasnya.
[Redaktur: Elsya Tri Ahaddini]
Ikuti update
berita pilihan dan
breaking news WahanaNews.co lewat Grup Telegram "WahanaNews.co News Update" dengan install aplikasi Telegram di ponsel, klik
https://t.me/WahanaNews, lalu join.
