WahanaNews.co | Anggota DPR RI dan DPRD Provinsi Jawa Barat asal Partai Golkar dari Dapil Sumedang, Majalengka dan Subang (SMS), dinilai belum memberikan kontribusi yang maksimal untuk daerah, khususnya Kabupaten Sumedang.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten Sumedang Yogie Yaman Sentosa.
Baca Juga:
Kementerian PU Siap Hadapi Mobilitas Masyarakat Saat Nataru 2025
Diketahui, hasil Pemilu Legislatif Tahun 2019 di Dapil SMS, Golkar hanya mampu menempatkan 1 (satu) orang Anggota DPR RI, yakni Itje Siti Dewi Kuraesin yang bertempat tinggal di Kota Bandung.
Sedangkan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat terpilih yakni Reynaldi yang berasal dari Kabupaten Subang.
Yogie menjelaskan, sebagai seorang anggota legislatif terpilih sesuai tingkatannya tentu saja berdasarkan ketentuan peraturan perundangan diharuskan bisa menjalan kan Tugas Pokok dan Fungsi nya dengan baik dan benar.
Baca Juga:
Pj Bupati Abdya Sunawardi Hadiri Rapat Kerja dan Dengar Pendapat DPR RI
"Sedangkan di sisi lain, sebagai keterwakilan dari daerah pemilihan asal yang bersangkutan, itu membawahi konstituen dari Dapil SMS. Tentu saja mempunyai Tanggung Jawab moral dan kewajiban untuk melakukan fungsi - fungsi agregasi politik, menyerap dan menyalurkan serta memperjuangkan aspirasi konstituen dan partai yang diwakili nya," ujar Yogie, Senin (16/5/2022).
Selain itu, lanjut Yogie, terkait kinerja dan rekam jejak anggota DPRD Provinsi dan DPR RI dari Partai Golkar dalam menjalankan fungsi-fungsinya, pihaknya tidak bisa menilai terlalu jauh karena bukan dari bagian kewenangannya di daerah.
"Akan tetapi rekam jejak yang bersangkutan di luar pelaksanaan tupoksinya di Gedung Dewan dapat kami rekam sesuai dengan keadaan nyata fakta dilapangan yang dirasakan dan terlihat oleh kami. Itu dapat kami sampaikan secara garis besar," paparnya.
Adapun sejumlah rekam jejak di lapangan dari kedua anggota legislatif perwakilan dapil SMS yang ditemukan diantaranya sebagai berikut :
1. Tidak ada upaya melakukan transformasi informasi, pengetahuan dan pendidikan politik kepada DPD Partai Golkar Kabupaten Sumedang maupun kepada kader-kader Golkar dan masyarakat secara umum.
2. Hanya menjalankan masa reses sesuai kalender masa persidangan. Dan itu pun dilakukan dengan membatasi jumlah peserta reses yang sangat minimal dan sangat jarang dilakukan di Kantor DPD Partai Golkar atau tempat umum strategis lainnya.
Reses lebih banyak dilakukan di tempat rumah makan dengan materi pelaksanaan reses tidak ada nilai tambah bagi pembinaan kader partai.
3. Tidak pernah secara sengaja melakukan koordinasi dan melakukan pembinaan terhadap institusi partai di daerah pemilihannya khususnya di Daerah Kabupaten Sumedang.
Yang bersangkutan terkadang hadir hanya karena di undang dalam acara seremonial.
4. Tidak adanya motivasi, itikad dan semangat untuk membantu partai di daerah pemilihannya secara sungguh-sungguh secara ter-program maupun tidak ter-program.
5. Sepertinya tidak akan ada legacy bagi partai dan daerah yang di wakilinya karena yang bersangkutan hanya menjalankan tugas nya secara rutin pada saat reses .
"Hal tersebut sangat jauh apabila dibandingkan dengan Sumedang ketika periode lampau diwakili oleh Pak Agus Gumiwang Kartasasmita dan Alm Eldie Suwandie," ungkap Yogie.
Oleh sebab itu, kata Yogie, dirinya berharap agar kondisi yang digambarkan tersebut menjadi perhatian DPD Partai Golkar Jawa Barat. Sehingga kedepan Golkar memiliki wakil-wakil rakyat yang qualified, akseptabel, kapabel dan merakyat serta peduli terhadap partai dan daerah yang diwakilinya .
"Kami informasikan itu guna menjadi perhatian pimpinan partai di semua tingkatan," tuturnya. [rsy]
