WAHANANEWS.CO, Jakarta - Rencana efisiensi anggaran pemerintah memicu peringatan keras dari DPR, yang menegaskan sektor pendidikan tidak boleh menjadi korban pemangkasan.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani meminta pemerintah tetap menjadikan anggaran pendidikan sebagai prioritas utama sesuai amanat konstitusi.
Baca Juga:
TNI Tegas: Prajurit Pelanggar Hukum Akan Ditindak Tanpa Toleransi
"Karena itu kami menegaskan bahwa upaya menjaga defisit APBN di tengah tekanan global memang penting, tetapi tidak boleh mengorbankan sektor pendidikan. Terlebih lagi, amanat UUD 1945 telah menetapkan bahwa anggaran pendidikan harus menjadi prioritas nasional," ujar Lalu saat dihubungi, Rabu (25/3/2026).
Ia menilai pemangkasan anggaran pendidikan bukan langkah ideal karena sektor tersebut merupakan investasi jangka panjang bagi kualitas sumber daya manusia dan daya saing bangsa.
Menurutnya, efisiensi anggaran seharusnya diarahkan pada pos belanja yang tidak berdampak langsung pada pelayanan publik.
Baca Juga:
Sinyal Rekonsiliasi Politik, Prabowo dan Megawati Bertemu di Istana
"Oleh karena itu, jika efisiensi terpaksa harus dilakukan, kami mendorong agar yang dipangkas adalah belanja-belanja non-prioritas seperti kegiatan seremonial, perjalanan dinas, atau program yang tumpang tindih, bukan layanan utama pendidikan."
Legislator Fraksi PKB itu juga mengingatkan bahwa pemangkasan anggaran pendidikan berpotensi menimbulkan dampak luas baik dalam jangka pendek maupun panjang.
Dalam jangka pendek, pengurangan anggaran dapat memengaruhi bantuan operasional sekolah, beasiswa, serta kesejahteraan guru.
Sementara dalam jangka panjang, kondisi tersebut berisiko menurunkan kualitas pembelajaran, memperlebar kesenjangan akses pendidikan, dan melemahkan daya saing Indonesia di tingkat global.
"Risiko yang lebih besar adalah terganggunya pencapaian target pembangunan sumber daya manusia di masa depan. Karena itu, kami berharap agar pemerintah melakukan efisiensi secara hati-hati, berbasis data, dan dengan mempertimbangkan dampak sosial yang luas," tegasnya.
Ia juga mendorong pemerintah mencari alternatif efisiensi lain melalui peningkatan efektivitas belanja, pengurangan pemborosan birokrasi, serta optimalisasi penerimaan negara.
"Intinya, kami bukanlah menolak efisiensi, melainkan memastikan bahwa kebijakan tersebut dilakukan secara cerdas, terukur, dan tidak mengorbankan masa depan generasi bangsa, terutama bidang pendidikan," pungkasnya.
Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa pemerintah tengah membahas besaran pemangkasan anggaran untuk setiap kementerian dan lembaga.
Langkah tersebut diambil sebagai strategi menjaga defisit APBN tetap berada di bawah 3 persen dari Produk Domestik Bruto di tengah tekanan global, termasuk kenaikan harga minyak akibat konflik Timur Tengah.
"Kalau kami potong, mungkin nanti mereka sesuaikan. Tapi berapa persen nanti kita lagi diskusikan," ujar Purbaya di Jakarta, Selasa (24/3/2026).
Ia menambahkan bahwa opsi efisiensi anggaran merupakan hasil pembahasan dalam rapat koordinasi terbatas yang dipimpin Menko Perekonomian Airlangga Hartarto pada Senin (16/3/2026).
Menurutnya, efisiensi belanja negara akan menjadi langkah prioritas apabila tekanan harga energi terus meningkat.
"Jadi tadi ada didiskusikan, kalau harga BBM naik terus, langkah pertama ya itu, efisiensi. Kita sudah mempersiapkan langkah-langkah yang diperlukan oleh kementerian atau lembaga (K/L) nanti," ucap Purbaya.
[Redaktur: Angelita Lumban Gaol]
