Ia mencontohkan bahwa di banyak negara maju, seluruh warga negara diwajibkan mengikuti pelatihan militer sebagai bentuk tanggung jawab sipil.
Dengan demikian, pembinaan di barak tidak seharusnya dianggap sebagai bentuk hukuman, melainkan sebagai proses pendisiplinan yang konstruktif.
Baca Juga:
Ribuan Petani di Jambi Gelar Aksi Damai “Rembuk Tani” Tolak Kebijakan Satgas PKH
Agus menjelaskan bahwa meskipun pelatihan yang diberikan berada di lingkungan militer, pendekatan terhadap peserta sipil tetap disesuaikan.
Fokus utamanya bukan pada aspek militeristik semata, tetapi lebih pada pembentukan karakter, terutama soal kedisiplinan, efisiensi, ketegasan, dan kemampuan mengambil keputusan dengan cepat.
Ia memaparkan bahwa struktur kurikulum disusun melalui rapat-rapat internal. Contohnya, dalam pelatihan 10 hari, para peserta akan mengikuti agenda yang padat namun terstruktur, dimulai dengan ibadah pagi, apel, hingga pemeriksaan kerapihan.
Baca Juga:
TNI Resmikan Enam Kodam Baru, Mayjen Arief Gajah Mada Pimpin Kodam XX/Tuanku Imam Bonjol Jambi-Sumbar
“Tidak perlu membayangkan yang macam-macam. Di negara maju, semua warga negaranya mengikuti wajib militer. Kita pun sebaiknya memandang program seperti ini sebagai upaya positif untuk membentuk generasi yang lebih tangguh,” ujar Agus.
[Redaktur: Elsya Tri Ahaddini]
Ikuti update
berita pilihan dan
breaking news WahanaNews.co lewat Grup Telegram "WahanaNews.co News Update" dengan install aplikasi Telegram di ponsel, klik
https://t.me/WahanaNews, lalu join.
