"Organ negara adalah benda mati yang tidak dapat melakukan perbuatan apapun seperti layaknya manusia ciptaan Tuhan. Organ negara sebagai badan hukum publik hanya dipersonifikasikan sama dengan manusia menurut teori badan hukum," terang Tanak.
"Namun badan hukum itu tidak dapat melakukan perbuatan hukum sebagaimana layaknya manusia sehingga menurut hukum administrasi negara kewenangan organ negara secara ex officio dilaksanakan oleh pimpinan dari organ negara tersebut," sambung Tanak.
Baca Juga:
Polda Jambi Gelar Apel dan Simulasi Sispamkota, Perkuat Kesiapsiagaan Hadapi Potensi Gangguan Kamtibmas
Prinsip tersebut, kata Tanak, juga berlaku pada KPK sebagai lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UU untuk melaksanakan fungsi pemberantasan korupsi.
Ia menegaskan bahwa kewenangan KPK telah diatur dalam UU 30/2002 tentang KPK sebagaimana telah diubah melalui UU 19/2019.
"Begitu halnya dengan lembaga negara KPK, kewenangannya secara ex officio dilaksanakan oleh pimpinan KPK baik untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan maupun pelaksanaan putusan serta penetapan pengadilan sebagaimana diatur dalam UU," kata Tanak.
Baca Juga:
Gagal Total! Tak Ada Kota Raih Adipura 2026, Masalah Sampah Jadi Biang Kerok
Dengan dasar tersebut, Tanak menegaskan pimpinan KPK secara hukum memiliki kewenangan melakukan penyidikan sekaligus menetapkan tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi yang ditangani KPK.
Ia menambahkan bahwa dalam praktik penegakan hukum di KPK, pimpinan lembaga juga dapat melimpahkan pelaksanaan kewenangan tersebut kepada penyidik KPK untuk menjalankan proses penyidikan.
"Tanpa adanya pelimpahan kewenangan dari pimpinan KPK kepada penyidik di KPK, maka penyidik di KPK tidak dapat melakukan penyidikan, penetapan tersangka maupun upaya paksa lainnya dalam proses penanganan perkara tindak pidana korupsi," pungkas Tanak.
