Seluruh delapan fraksi di Komisi III DPR RI menyatakan sikap sejalan agar Polri tetap berada di bawah Presiden.
Dari Fraksi PDI Perjuangan, Ketua Kelompok Fraksi PDIP Komisi III DPR Safaruddin menekankan reformasi Polri harus menyentuh perubahan kultur, bukan struktur kelembagaan.
Baca Juga:
Kapolri Respons Draf Perpres TNI Antiteror, Soroti Batas Kewenangan
“Kita lihat bergulirnya reformasi Polri di Komisi III juga ada, tim panja reformasi Polri, saya dari Komisi III mengharapkan adanya perubahan-perubahan yang dilakukan Polri khususnya masalah kultur,” kata Safaruddin.
Ia menegaskan perubahan tidak menyasar sistem pemilihan Kapolri maupun kedudukan Polri dalam struktur pemerintahan.
“Oleh karena itu, kami dari Fraksi PDI Perjuangan mendukung Polri pemilihan Kapolri melalui Komisi III DPR dan mendukung Polri tetap di bawah langsung oleh Bapak Presiden RI,” ujarnya.
Baca Juga:
Polri di Bawah Presiden: Anggota DPR Nilai Amanat Reformasi 1998
Dukungan serupa datang dari Fraksi Partai Golkar yang menyebut posisi Polri di bawah Presiden merupakan amanat reformasi.
“Terakhir harapan kita dari Fraksi Partai Golkar, Polri tetap harus di bawah Bapak Presiden langsung, ini amanat undang-undang, amanat reformasi,” kata Ketua Kelompok Fraksi Golkar Komisi III DPR RI Rikwanto.
Fraksi PKB juga menegaskan dukungannya sambil menyinggung peran Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dalam pemisahan Polri dari ABRI.
