WahanaNews.co | Mantan Koordinator Badan Pekerja KontraS, Haris Azhar, mengatakan bahwa seharusnya laporan Komnas HAM soal kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua atau Brigadir J memuat rekomendasi soal penyiksaan dan juga abuse of power.
Haris, dalam acara dialog bersama Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik, serta pengacara keluarga Brigadir Yosua, Jonson Panjaitan, dan Kak Seto, itu juga menyinggung gambaran soal betapa besarnya wewenang Ferdy Sambo.
Baca Juga:
Hakim Tolak Eksepsi Arif Rachman Arifin, Salah Satu Saksi Kunci Pembunuhan Brigadir J
"Saya mau mengingatkan bahwa terlepas dari perdebatan apa pun terhadap PC, menurut saya PC juga bagian dari yang di (dalam) eksekusi tadi itu dan di situ memang punya ruang atau ada kewajiban untuk bertanggung jawab juga tadi itu. Kalau misalnya itu dianggap sebagai kemarahan misalnya Pak Ferdy Sambo itu waktu awal datang ke Mabes Polri dia bilang itu untuk menjaga kehormatan keluarga kan juga banyak konfliknya di situ. Dalam artian, apa begini cara membalasnya? Apalagi dia punya kewenangan," kata Haris Azhar, dalam acara Catatan Demokrasi di tvOne, Selasa (6/9/2022) malam.
Komnas HAM, kata dia, harusnya juga menyoroti dan mendalami soal abuse of power atau penyalahgunaan wewenang yang amat besar dalam kasus itu.
"Komnas HAM itu harusnya melihat abuse of power-nya. Penyalahgunaan wewenang yang berlebih dan mengakibatkan hilangnya hak seseorang atau lebih. Mestinya yang dipotret itu. Saya sebetulnya waktu 6 halaman saya baca itu, waktu saya mau proses bukanya itu saya excited tertarik membaca argumentasi Komnas HAM mengenai bagaimana power itu," lanjutnya.
Baca Juga:
Brigjen Hendra Kurniawan Hari Ini Jalani Sidang Etik Kasus Brigadir J
Dia kemudian mengomentari lembaran laporan Komnas HAM yang sudah dibacanya dan sudah disampaikan Komnas HAM kepada media itu.
Haris juga sempat menyinggung soal Karo Paminal saat itu, Brigjen Hendra Kurniawan, yang disebut bisa terbang dengan jet pribadi saat proses pengantaran jenazah.
"Tapi menurut saya apa penggunaan kekuasaan berlebihan nyuruh orang sampai ada yang dikirim anak buahnya pakai jet pribadi segala macam, itu dibongkar. Nah laporan Komnas HAM itu harusnya juga meminta ke PPATK itu duit jet pribadi siapa ini si Brigjen Hendra itu dari mana duitnya? Jadi kerjaan Komnas HAM enggak berhenti di tvOne ini," imbuhnya. [gun]
