Di
samping itu, kebijakan ini diambilnya juga sebagai upaya untuk mendongkrak
suara PPP dalam Pemilu 2024.
Pria
yang juga menjabat sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala
Bappenas ini beralasan, dengan larangan itu pihaknya berharap bisa mendapatkan skema alternatif
untuk mendongkrak torehan suara partai berlambang Kabah tersebut.
Baca Juga:
Bobby-Surya Percaya Hinca Panjaitan Pimpin Tim Pemenangan
Di
dalam pesta demokrasi periode mendatang, Suharso menargetkan bisa
memperoleh 11.395.001 suara.
Target
itu hanya satu suara lebih banyak dari perolehan Pemilu 1999,
sebanyak 11.395.000, yang dijadikan Suharso sebagai
patokan untuk
mengembalikan masa kejayaan PPP di masa lalu.
Ia
menginginkan kader PPP yang nantinya akan menduduki jabatan di DPP harus fokus
dalam kerja elektoral untuk merealisasikan target tersebut.
Baca Juga:
Resmi, 50 Politisi Kota Depok sebagai Legislator DPRD Periode 2024 - 2029
"Jadi, kerja
elektoral ini tidak bisa tidak, harus konsentrasi," tegas dia.
Muktamar
yang berlangsung di Makassar, Sulawesi Tengah, pada 18-21 Desember 2020, ini
memutuskan secara aklamasi Suharso sebagai Ketua Umum PPP 2021-2026.
Setelah
diputuskan aklamasi, pimpinan sidang Pemilihan Ketua Umum langsung menetapkan Suharso sebagai Ketua Umum Terpilih.
