WAHANANEWS.CO, Jakarta - Isu keterlibatan anggota DPRD dalam pengelolaan dapur makan bergizi gratis (MBG) menyeruak dan menuai kritik tajam.
Meski tidak ada aturan hukum yang melarang, namun langkah itu dinilai melabrak etika karena membuat pengawas sekaligus menjadi eksekutor program.
Baca Juga:
Dari Teguran ke Perkelahian, Ini Kronologi Ributnya Dua Legislator Medan
Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, menilai jika benar ada keterlibatan legislator, maka hal tersebut mencederai prinsip tata kelola pemerintahan sekaligus semakin meruntuhkan kepercayaan publik pada parlemen.
“Saya kira ini salah satu hal yang bikin DPR/DPRD sulit mendapatkan kepercayaan rakyat. Mereka selalu saja berupaya untuk melibatkan diri pada sesuatu yang seharusnya tidak patut,” ujar Lucius, Minggu (14/9/2025).
Lucius menegaskan, dalih tidak adanya larangan hukum bukan alasan yang dapat membenarkan praktik tersebut. Dalam sistem pemerintahan, anggota DPR dan DPRD punya tugas pokok sebagai regulator, legislator, sekaligus pengawas kebijakan.
Baca Juga:
Kades Kohod Siap Bayar Denda Rp48 Miliar, Anggota DPR Heran: Dari Mana Uangnya?
“Melibatkan diri sebagai eksekutor dalam proyek seperti MBG jelas menyalahkan prinsip tata kelola. Bagaimana bisa pengontrol justru menjadi eksekutor?” ucapnya.
Ia mengingatkan, jika fungsi pengawasan dan eksekusi melebur dalam satu tangan, maka potensi konflik kepentingan dan penyimpangan makin besar karena parlemen kehilangan posisi netral sebagai pengontrol kebijakan.
“Pelibatan diri anggota DPRD dalam proyek dapur MBG jelas merugikan kebijakan Presiden. Ini merusak citra proyek MBG karena sejak awal membuka ruang bagi terjadinya penyimpangan,” tegas Lucius.
Secara terpisah, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memberi pandangan berbeda.
Ia mengatakan bahwa kerja sama kepemilikan dapur MBG terbuka bagi semua pihak sehingga siapa pun dapat menjadi mitra pemerintah dalam program tersebut.
“(Mitra dapur MBG) terbuka untuk semua pihak,” kata Dadan, Minggu (14/9/2025).
Program MBG sendiri merupakan salah satu andalan Presiden RI Prabowo Subianto. Hingga kini, program itu diklaim sudah menjangkau 23 juta penerima manfaat. Jumlah ini meningkat pesat hanya dalam hitungan hari, dari sebelumnya 21 juta orang.
“Hari ini saya dapat laporan dari Kepala BGN sudah 23 juta, MBG sudah 23 juta penerima manfaat termasuk ibu-ibu yang sedang hamil,” kata Prabowo di ICE BSD, Tangerang, Kamis (28/8/2025).
Ia menambahkan, dapur MBG yang beroperasi juga bertambah menjadi sekitar 6.610 dengan melibatkan 50 pekerja di setiap dapur.
Prabowo memastikan jumlah itu akan terus meningkat hingga mencapai target 82,9 juta penerima pada akhir Desember 2025.
Prabowo juga menyebut MBG hadir di setiap desa, kecamatan, dan kabupaten dengan dukungan anggaran besar. Tahun ini pemerintah menyiapkan Rp171 triliun untuk desa dan tahun depan meningkat menjadi Rp335 triliun.
“Rp330 triliun itu masuk ke semua desa. Ini program yang dilirik semua dunia,” tegasnya.
[Redaktur: Elsya Tri Ahaddini]
