"Apa gunanya ada intelijen kalau tidak boleh lapor ke presiden," ujarnya.
Presiden Joko Widodo sebelumnya mengaku memiliki info lengkap dari intelijen soal situasi dan arah politik partai-partai.
Baca Juga:
Dua Pekan Menjelang Pilkada Jakarta, Pasangan Calon Berebut Dukungan Jokowi-Anies
Ia mengaku mendapatkan info itu dari berbagai lembaga intelijen di Indonesia, mulai dari BIN, intelijen Polri dan TNI, hingga info di luar itu.
"Saya tahu dalamnya partai seperti apa, saya tahu. Partai-partai seperti apa saya tahu, ingin menuju ke mana saya juga ngerti," kata Jokowi.
"Jadi informasi yang saya terima komplet. Dari intelijen saya ada BIN, dari intelijen di Polri ada, dari intelijen di TNI saya punya, dan informasi-informasi di luar itu," imbuhnya.
Baca Juga:
Ribuan Warga Hadir, Saat Jokowi Blusukan di Banyumas Dampingi Luthfi
Merespons itu, Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Reformasi Sektor Keamanan menilai Jokowi melakukan penyalahgunaan data intelijen untuk tujuan politik presiden.
Koalisi ini terdiri dari Imparsial, PBHi, Amnesty International, YLBHI, Kontras, Centra Initiative, Elsam, Walhi, ICW, HRWG, LBH Masyarakat, dan Setara Institute.
Mereka berpendapat bahwa pernyataan Jokowi tersebut menunjukkan kemungkinan penyalahgunaan wewenang dalam menggunakan alat keamanan negara untuk mencapai tujuan politiknya sendiri.
