Oleh: Iswara N Raditya, Rachma Dania
PARTAI Kebangkitan Bangsa (PKB) adalah partai
politik yang lahir dari rahim Reformasi 1998. Sehari setelah lengsernya
Soeharto dari kursi kepresidenan pada 21 Mei 1998, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama
(PBNU) mendapat berbagai usulan kaum nahdiyin dari berbagai daerah di
Indonesia.
Banyak warga NU yang
menginginkan agar dibentuk parpol yang mewadahi aspirasi kaum nahdiyin dan umat
Islam di Indonesia pada umumnya. Saat itu bahkan tercatat ada 39 bakal nama
parpol yang diusulkan. Belum lagi rancangan lambang, visi dan misi, rumusan
AD/ART, hingga orang-orang yang dinilai layak menjadi pengurus parpol orang NU
nantinya.
Baca Juga:
Panglima TNI Dampingi Wakil Presiden RI Buka Konferensi Besar Fatayat NU 2024
Sejak 1974, ketika fusi
partai ala rezim Orba mulai diberlakukan, aspirasi politik kaum nahdiyin agak
tersumbat karena Partai NU "dipaksa" melebur ke dalam Partai
Persatuan Pembangunan (PPP). Bahkan, sepuluh tahun kemudian pada Muktamar NU
1984 di Situbondo, Gus Dur yang baru saja terpilih menjadi Ketua Umum PBNU
mewacanakan khitah 1926, yaitu agar NU kembali menjadi organisasi
sosial-keagamaan.
Matori Abdul Djalil
dalam biografinya yang ditulis oleh M.F. Nurhuda Yusro dan Mahrus Ali,
Pergulatan Membela yang Benar (2008), menyebutkan bahwa keputusan kembali ke
khitah tidak menghilangkan hak politik warga NU. Bahkan, menurut ketua umum
pertama PKB itu, keputusan tersebut menjadikan warga NU bebas memilih partai.
PPP bukan lagi menjadi
satu-satunya kanal politik warga NU. Sejumlah tokoh NU lainnya ada juga yang
bergabung dengan Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI).
Baca Juga:
Mendikdasmen Umumkan Mulai 2025 Guru PPPK Bisa Mengajar di Sekolah Swasta
Perbedaan pilihan
partai politik itu disebut Matori sebagai "cara mengentalkan naluri
politik warga NU di semua lini". Namun, di sisi lain, hal itu juga membuat
persinggungan antara warga NU semakin kentara.
"Setelah NU keluar dari PPP, persaingan baru
muncul karena loyalitas para pemimpin NU, serta pengikut mereka, semakin
terpisahkan oleh garis partai (Golkar, PPP, dan PDI)," sebut Donald J. Porter
dalam Managing Politics and Islam in Indonesia (2004).
Karena itulah, setelah
Soeharto lengser dan kebijakan penyederhanaan partai-partai tidak berlaku,
naluri politik warga NU membuncah kembali dan muncullah usulan pembentukan
partai sendiri.
PBNU dan
Kelahiran PKB
