Secara khusus, dalam rentang waktu sekitar tahun 2013 hingga 2017, SAP diduga terlibat dalam skema suap terhadap pejabat Afrika Selatan dan melakukan pemalsuan pembukuan, catatan, serta rekening melalui agen-agen tertentu.
Tujuan dari praktik ini adalah untuk memperoleh keuntungan yang tidak sah terkait dengan sejumlah kontrak dengan departemen dan lembaga di negara tersebut.
Baca Juga:
RSUD Cengkareng Gelar FKP, Paparkan Pengembangan Pelayanan Kesehatan
Praktik ini dilaporkan terjadi di berbagai lokasi di Afrika Selatan, seperti Kota Johannesburg, Kota Tshwane, Departemen Air dan Sanitasi (yang dimiliki dan dikendalikan oleh BUMN di Afrika Selatan), dan Eskom Holdings Limited (perusahaan energi yang dimiliki dan dikendalikan oleh negara di Afrika Selatan).
Asisten Direktur Penanggung Jawab, Donald Always, dari Kantor Lapangan FBI di Los Angeles, menyatakan bahwa penyelesaian yang sukses terhadap SAP merupakan contoh nyata dari kekuatan hubungan dan ketekunan.
Selanjutnya, dalam periode sekitar tahun 2015 hingga 2018, SAP juga diduga terlibat dalam skema suap terhadap pejabat Indonesia, dengan tujuan memperoleh keuntungan bisnis yang tidak pantas melalui berbagai kontrak dengan Kementerian dan lembaga di Indonesia.
Baca Juga:
Sesuai Perintah Kapolri : Polda Riau Ungkap 171 Kasus Narkoba
Kementerian yang disebutkan dalam dugaan tersebut antara lain Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BAKTI Kominfo).
Inspektur Pos yang Bertanggung Jawab atas Investigasi Kriminal, Eric Shen, menyatakan bahwa ketika surat digunakan untuk tujuan penipuan atau skema korupsi, batas wilayah bukanlah hambatan bagi Inspektur Pos AS.
Upaya bersama dengan mitra penegak hukum FBI dan jaksa Departemen Kehakiman diikuti untuk mengungkap praktik suap dan korupsi yang merata dari Afrika Selatan hingga Indonesia.
