Oleh karena itu, saat ini kata Hasto anggota dewan banyak didominasi oleh para pengusaha. Dia menyebut partainya hanya menawarkan solusi untuk masalah tersebut.
Namun begitu, dia menyerahkan sepenuhnya keputusan soal wacana dua sistem tersebut ke MK yang kini tengah menyidangkan perkara tersebut.
Baca Juga:
Kasus DJKA Kemenhub, KPK Panggil Hasto Kristiyanto Jadi Saksi
"Masalah apapun yang diputus oleh MK, kami taat asas. Karena PDIP bukan pihak yang memiliki legal standing untuk melakukan judicial review," katanya.
Delapan partai DPR di hari yang sama menggelar pertemuan di kawasan Dharmawangsa, Jakarta Selatan untuk menolak wacana sistem proporsional tertutup yang ramai belakangan.
Mereka yakni partai dari pemilik fraksi DPR seperti Golkar, Gerindra, Demokrat, PKB, PAN, NasDem, PPP, dan PKS.
Baca Juga:
Soal Pencalonan Anies-Sohibul Maju di Pilgub Jakarta, Hasto PDIP Angkat Bicara
Pertemuan dihadiri para ketua umum partai tersebut, mulai dari Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), hingga Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.
Dalam pertemuan itu, mereka meminta agar MK tetap mempertahankan aturan sistem proporsional terbuka atau mencoblos calon anggota legislatif (caleg) di Pemilu 2024. [sdy]
Ikuti update
berita pilihan dan
breaking news WahanaNews.co lewat Grup Telegram "WahanaNews.co News Update" dengan install aplikasi Telegram di ponsel, klik
https://t.me/WahanaNews, lalu join.
