Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pun mendesak jajaran Anies Baswedan di Pemprov DKI membuka data.
Terutama terkait besaran commitment fee yang mencapai ratusan miliar rupiah untuk penyelenggara.
Baca Juga:
Kemenangan Pascal Wehrlein di Miami E-Prix 2025 Bawa Angin Segar Formula E Jakarta E-Prix 2025
KPK sendiri sudah memeriksa jajaran Anies Baswedan terkait Formula E ini.
Adapun dalam tahap awal penyelidikan yang dilakukan, KPK telah memanggil sejumlah pihak untuk mencari bukti korupsi terkait penyelenggaraan ajang balap mobil listrik yang akan digelar pada Juni 2022 itu.
Salah satunya Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) DKI, Ahmad Firdaus.
Baca Juga:
Heru Budi Penting Tuntaskan Masalah Aset Tanah Pemprov DKI 65,94 Ha, Kasus RSSW, Tanah Cengkareng dan Formula E
Fraksi PSI di DPRD DKI Jakarta meminta para pihak yang dipanggil membuka semua data dan fakta secara transparan di hadapan penyidik KPK.
Pasalnya, menurut Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI, Anggara Wicitra, sampai saat ini pihaknya selaku pengawas eksekutif belum mendapat kejelasan terkait pelaksanaan Formula E.
"Ada hal-hal yang sampai sekarang belum jelas dan terkesan ditutup-tutupi. Misalnya kita tidak tahu apakah commitment fee dibayarkan ke pihak yang benar, yaitu FEO (Formula E Operations) di UK. Atau jangan-jangan dibayar ke pihak lain," kata Anggara, dalam keterangannya, Jumat (5/11/2021).
