Veronica menyebutkan ada perbedaan pendekatan antara TNI dan Polri dalam menghadapi gerakan pembebasan Papua. Perbedaan istilah di mana Polri menggunakan KKB dan TNI menggunakan penyebutan OPM semakin mempertegas perbedaan pendekatan itu.
Ia menuturkan istilah KKB berarti memasukkan aktor kemerdekaan Papua ke ranah penegakan hukum, yang memang ranahnya Polri. Sedangkan istilah OPM berarti pengakuan atas adanya perang kemerdekaan di Papua.
Baca Juga:
Jenazah 2 Tukang Ojek Korban Penembakan KKB Puncak Jaya Diterbangkan ke Makassar
“Hukum humaniter internasional yang akan berlaku, dan TNI menjadi ujung tombaknya,” kata Veronica.
5. Ketua Badan Pengurus Centra Initiative Al Araf: Tidak akan Menyelesaikan Konflik di Papua
Ketua Badan Pengurus Centra Initiative Al Araf mengatakan penggantian terminologi KKB menjadi OPM justru bisa membuat masalah baru di Papua. Perubahan cara menyebut kelompok bersenjata di Papua itu, kata dia, tidak menyentuh inti dari konflik yang ada.
Baca Juga:
Dua Tukang Ojek Tewas, Diduga Ditembak KKB
“Penggunaan istilah OPM kembali di Papua sesungguhnya tidak akan menyelesaikan masalah dan konflik di Papua,” kata Al Araf saat dihubungi pada Kamis, 11 April 2024.
Dia mengatakan penggantian itu malah bisa memunculkan stigma buruk kepada masyarakat Papua. Selain itu, kata dia, penyebutan OPM memiliki kecenderungan pendekatan operasi militer dalam menghadapi konflik.
Padahal, Al Araf menilai pemerintah dan TNI seharusnya mengedepankan pendekatan yang lebih dialogis dalam menyelesaikan konflik Papua. “Bukan dengan penamaan istilah OPM dan operasi militer,” ucap dia.
