Septian menilai tudingan konflik kepentingan yang ditujukan kepada Luhut tidak tepat. Pasalnya, Luhut ditunjuk koordinator PPKM Jawa-Bali pada Juli 2020 atau jauh setelah pendirian GSI. Septian menilai penggunaan PCR untuk penumpang pesawat juga diberlakukan karena peningkatan risiko kasus.
Ketika tren kasus mulai menurun diiringi dengan pelaksanaan prokes yang baik pada September, ia juga mengusulkan menurunkan syarat untuk penumpang pesawat dari PCR menjadi antigen asalkan mereka sudah dua kali vaksin.
Baca Juga:
Luhut Binsar Panjaitan Mendukung Suryadi Panjaitan sebagai Bakal Calon Bupati Toba
"Kalau memang Pak Luhut ingin menguntungkan GSI, buat apa syarat tersebut diubah. Sebagai tambahan, di kantor kami, biasanya PCR atau antigen dilakukan Medistra, RS Pertamina, RS Bunda, dan SpeedLab, tidak pernah GSI," jelasnya.
Dia menjelaskan dalam perjanjian pemegang saham GSI, ada ketentuan 51 persen dari keuntungan harus digunakan kembali untuk tujuan sosial. Oleh karena itu, sampai detik ini tidak ada pembagian keuntungan seperti dividen kepada pemegang saham.
Menurutnya, hasil laba yang lain digunakan untuk melakukan reinvestasi terhadap peralatan atau kelengkapan lab yang lain, salah satunya adalah untuk melakukan genome sequencing. "Perlu diketahui, ketika awal operasi GSI ini menggunakan fasilitas tanah dan bangunan secara gratis yang diberikan salah satu pemegang saham," kata Septian.
Baca Juga:
Jokowi Tunjuk Menko Luhut Jadi Koordinator Investasi Apple di IKN
Septian tidak menampik bahwa dirinya kurang hati-hati dalam mengingatkan Luhut terkait dengan saham GSI sehingga muncul potensi konflik kepentingan. Namun, kondisi pada GSI didirikan saat itu membutuhkan keputusan yang cepat terkait peningkatan kapasitas test PCR ini.
Dia menegaskan keputusan Luhut sebagai koordinator PPKM Jawa Bali diambil didasarkan usulan atas analisis data dan situasi sehingga kondisi Covid-19 di Jawa Bali bisa lebih baik.
"Tidak ada sedikitpun keraguan dalam hati saya terkait hal ini. Tidak ada satupun keputusan yang diambil Pak Luhut yang kami usulkan karena mengedepankan kepentingan GSI, termasuk usulan mengenai PCR untuk penumpang pesawat," ujarnya.
