Setelah mencabut sejumlah kuasa pertambangan termasuk milik PT Antam, Aswad disebut menerbitkan puluhan surat keputusan baru yang justru menguntungkan kelompok dan perusahaan tertentu.
Langkah Kejagung dinilai penting oleh akademisi hukum pidana sumber daya alam Ahmad Lukman sebagai upaya menjaga integritas tata kelola pertambangan nasional.
Baca Juga:
Kejari Gunungsitoli Gaspol Usut Korupsi Proyek RSUP Nias: PPK, KPA dan Rekanan Ditahan, Siapa Berikutnya?
“Kasus ini memberi gambaran bagaimana kebijakan publik bisa diperdagangkan dan merugikan lingkungan sekaligus negara sehingga preseden buruk seperti ini tidak boleh dibiarkan,” ujar Ahmad.
Aktivitas pertambangan dengan izin bermasalah tersebut diketahui telah memproduksi nikel dalam jumlah besar hingga menembus pasar ekspor.
Dugaan kerugian negara disebut mencapai triliunan rupiah dan Aswad ditengarai ikut menikmati aliran dana dari perusahaan-perusahaan penerima izin tambang.
Baca Juga:
Jejak Uang Ijon Proyek Bekasi Mengarah ke Ono Surono, KPK Lakukan Penggeledahan
“Negara bukan hanya kehilangan penerimaan, tetapi juga harus menanggung dampak ekologis jangka panjang,” tambah Ahmad.
Kejaksaan Agung menegaskan penelusuran tidak hanya terbatas pada aspek perizinan semata.
“Siapa saja yang ikut menikmati keuntungan dari praktik ini akan kami dalami,” tutup Anang.
