WahanaNews.co | Pesawat tempur Rafale dan pesawat angkut A-400M milik Angkatan Udara Prancis (French Air and Space Force/FASF) melakukan joyflight di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta pada Senin, 12 September 2022.
Kegiatan yang dihadiri Wakil Menteri Pertahanan Letjen TNI M. Herindra dan Rektor Universitas Pertahanan (Unhan) RI Laksdya TNI Amarulla Octavian itu merupakan rangkaian dari rencana pengadaan pesawat tempur TNI AU dalam rangka memperkuat pertahanan udara Indonesia.
Baca Juga:
Kemendag Ajak Eksportir Melek Kebijakan Karbon di Negara Tujuan Ekspor
Modernisasi alutsista TNI ini ditandai dengan penandatanganan kontrak kerja sama pembelian pesawat tempur Rafale oleh Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto saat menerima kunjungan kehormatan Menteri Angkatan Bersenjata Republik Prancis Florence Parly di Kantor Kemhan, Jakarta pada Februari 2022,.
Ketua DPP Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Bidang Hankam dan Siber Susaningtyas Kertopati menilai, pembelian 42 pesawat jet Rafale dan beberapa jet F-15 ditujukan untuk penegakan kedaulatan wilayah udara Indonesia.
Sebagaimana ketentuan internasional, pembelian pesawat jet tempur tidak saja untuk kepentingan tempur mendesak seperti halnya di Ukraina.
Baca Juga:
Uni Eropa Berlakukan Tarif Tinggi Mobil Listrik Buatan China
”Pembelian pesawat jet tempur untuk Indonesia adalah untuk kepentingan penegakan kedaulatan dan penegakan hukum di wilayah udara Indonesia. Jumlah pesawat tempur yang akan dibeli juga masih dalam kategori minimal karena kalkulasinya hanya untuk beroperasi pada ruang udara di atas wilayah daratan dan lautan Indonesia,” katanya, Jumat (16/9/2022).
Perempuan yang akrab disapa Nuning ini menyebut, beberapa kali pelanggaran udara dilakukan oleh pesawat jet tak dikenal atau disebut juga dengan black flight.
Sesuai hukum udara internasional, pemerintah Indonesia dan TNI AU wajib menyelenggarakan penegakan kedaulatan di wilayah udara, dan bahkan di wilayah ruang angkasa.
“Diplomasi pertahanan yang dijalankan Menhan Prabowo ke sejumlah negara terbilang terobosan yang cerdas. Beliau mampu melakukan diskusi ilmiah langsung dengan para menteri pertahanan negara-negara maju. Kemampuan komunikasi dan bahasa internasional yang dikuasai mendukung diplomasi pertahanan. Pembicaraan 4 mata kerap dilakukan sehingga berbagai kesepakatan dapat dilakukan dengan cepat dan penuh kepercayaan,” katanya.
Mantan anggota Komisi I DPR ini juga menyebut diplomasi pertahanan Menhan Prabowo sangat efektif dalam kebijakan pengadaan alutsista. Skema yang ditawarkan juga bagus sekali yaitu langsung G To G. Artinya, Menhan Prabowo lebih dari empat simpul dalam skema acquisition dan/atau procurement. Skema G to G juga diyakini lebih efisien.
”Kerja sama Pertahanan Indonesia dengan 3 negara kuat Eropa, seperti Inggris, Perancis dan Italia juga terjalin dengan baik. Kerja sama tersebut sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan atas rencana pengadaan alutsista TNI. Kepercayaan internasional sangat mendukung proses pengadaan alutsista TNI sesuai dengan kebijakan luar negeri Indonesia,” ucapnya.
Selain itu, kerja sama pertahanan dengan Inggris untuk pengadaan kapal Frigate Arrowhead 140 tetap berlangsung dengan baik sesuai mekanisme peraturan internasional. Demikian juga dengan pesawat tempur Rafale, kapal selam Scorpene dan kapal tempur Gowind dari Perancis.
”Seluruh Alutsista yang dipilih Menhan Prabowo adalah teknologi militer kelas menengah ke atas. Pilihan tersebut menunjukkan Menhan Prabowo telah memperhitungkan dampak penangkalannya,” kata Nuning.
Pengamat militer dan intelijen ini menyebut, Uni Eropa sudah menjadi mitra strategis Indonesia sejak lama.
Kerja sama Pertahanan Indonesia dan Uni Eropa terjalin dengan baik hingga kini. Kerja sama pertahanan Indonesia dengan Uni Eropa diyakini banyak pakar dapat memainkan peran penting untuk meredam ketegangan antara Amerika Serikat dan Cina.
”Perancis memang memiliki kepentingan di Indo-Pasifik mengingat sebagian wilayah teritorialnya ada yang berada di perairan Samudera Hindia dan ada juga yang berada di Samudera Pasifik. Perancis sejak lama memiliki kebijakan luar negeri untuk menjalin kerja sama pertahanan dengan banyak negara di kawasan Indo-Pasifik, termasuk Indonesia. Justru diplomasi pertahanan Indonesia yang dirasakan meningkat signifikan telah menarik perhatian Perancis,” katanya. [qnt]
