WahanaNews.co, Yogyakarta - Sekjen PDI-P Hasto Kristyanto mengatakan bahwa terdapat bantuan sosial (Bansos) yang berada di kantor DPD Golkar Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
Mengenai klaim tersebut, Erwin Nizar, Sekretaris DPD Golkar DIY dan juga Wakil Sekretaris TKD Prabowo-Gibran DIY, menyangkalnya.
Baca Juga:
Dinsos Kotim Hentikan Sementara Penyaluran Bansos Hingga Pilkada 2024 Usai
"Maling teriak maling lah kalo itu. Kalau saya maling teriak maling. Tidak benar, dan kalau mereka mengatakan itu jangan-jangan mereka yang melakukan itu selama ini," ujarnya, melansir Kompas, Selasa (6/2/2024).
Erwin menjelaskan bansos yang dibagikan oleh Partai Golkar merupakan inisiatif partai dan relawan. Pendanaan juga dilakukan secara internal, tidak ada dari pemerintah.
"Iya inisiatif kita. Pendanaan dari kita juga, jadi teman-teman partai dan relawan itu justru gotong royong," kata dia.
Baca Juga:
Pemprov DKI Jakarta Tunda Penyaluran Bansos Hingga Pilkada Serentak 2024 Selesai
"Tidak ada (bantuan pemerintah)," tegasnya.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto mengakui menerima laporan tentang keberadaan bantuan sosial (bansos) di Kantor Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar, Yogyakarta.
Hasto menyatakan bahwa laporan tersebut menunjukkan adanya politisasi bansos selama kampanye pemilihan presiden (Pilpres) 2024.
Meskipun demikian, Hasto tidak memberikan rincian terperinci mengenai laporan tersebut, hanya menyebut bahwa informasi tersebut telah beredar di media sosial. Menurut Hasto, politisasi bansos hanya akan membawa dampak negatif pada penyelenggaraan Pemilu 2024.
"Fotonya banyak beredar di media sosial itu merupakan contoh bahwa penyalahgunaan bansos untuk rakyat, untuk kepentingan elektoral itu hanya akan menimbulkan arus balik yang negatif bagi yang menyalahgunakan bansos," ujarnya.
[Redaktur: Elsya Tri Ahaddini]
