"Momentum Lebaran harus memperkuat soliditas antarlembaga agar seluruh unsur pemerintahan bekerja dalam satu irama," ujarnya.
Ia menambahkan bahwa pelayanan publik tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan termasuk pemerintah kabupaten dan kota.
Baca Juga:
Pemkab Karawang Bahas Rencana Kerja 2026, Fokus Program Prioritas dan Tata Kelola Pemerintahan
"Pelayanan publik tidak bisa dijalankan secara sendiri-sendiri, melainkan harus ditopang kolaborasi seluruh pemangku kepentingan," tegasnya.
Semangat kebersamaan tersebut dinilai penting mengingat luasnya cakupan wilayah dan besarnya jumlah penduduk di Jawa Tengah.
Karena itu, setiap perangkat daerah diminta saling mendukung dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat.
Baca Juga:
Pemkab Karawang Targetkan 100 Ribu Kunjungan Wisatawan Selama Libur Lebaran 2026
Dalam kesempatan tersebut, Luthfi juga menyinggung penanganan arus mudik dan balik Lebaran yang menempatkan Jawa Tengah sebagai salah satu pusat perlintasan terbesar di Indonesia.
"Mudik merupakan suatu tradisi, khususnya Jawa Tengah menjadi sentral terbesar di seluruh Indonesia," katanya.
Ia menjelaskan bahwa kelancaran arus mudik dan balik merupakan hasil kerja sama lintas sektor, mulai dari kesiapan infrastruktur jalan, program transportasi gratis, hingga pengamanan dan pelayanan publik selama periode Lebaran.
