Namun, komitmen ini harus dibarengi dengan mekanisme reaktivasi yang benar-benar instan dan tanpa birokrasi yang berbelit di tingkat Dinas Sosial maupun BPJS Kesehatan.
Rakyat jangan sampai "mengemis" untuk hak dasar yang sudah dijamin undang-undang hanya karena kesalahan validasi data atau lambatnya pembaruan status ekonomi.
Baca Juga:
Di Tengah Puing Perang, Trump Bikin Dunia Kaget: Akui Peran Hamas soal Sandera Gaza
Negara perlu memastikan bahwa setiap proses efisiensi anggaran dan pembaruan data tidak mengorbankan satu pun nyawa.
Jangan sampai kebijakan yang tujuannya untuk keadilan, justru menciptakan ketidakadilan baru bagi mereka yang berada di garis kemiskinan ekstrem.
Pada akhirnya, kebijakan jangan sampai berhenti sebagai tumpukan berkas dan deretan angka di atas kertas.
Baca Juga:
Bundaran HI Tak Lagi Cuma Hotel, Prabowo Siapkan Gedung untuk MUI
Di sela-sela proses pemutakhiran data yang dinamis itu, ada nyawa yang sedang berjuang di ruang unit gawat darurat dan ada harapan yang dipertaruhkan di loket-loket rumah sakit.
Sistem diciptakan untuk melayani manusia, bukan sebaliknya. Mengabaikan pasien hanya karena status administrasi yang belum diperbarui bisa disebut kegagalan moral kolektif.
Sejalan dengan apa yang pernah diungkapkan oleh filsuf Cicero, Salus populi suprema lex esto". Kesehatan dan kesejahteraan rakyat harus menjadi hukum tertinggi.
