"Wajar saja masyarakat tidak sepakat naik, persoalan di belakang itu, masyarakat tidak mau tahu. Oleh karena itu, pemerintah perlu menyampaikan hal-hal yang berkaitan, kenapa BBM naik," katanya.
Aviliani juga mendukung keputusan pemerintah memberikan bantalan sosial sebelum menaikkan harga BBM.
Baca Juga:
Bikin Rontok Subsidi BBM, Ini Dampak Perang Iran Vs Israel ke RI
Namun, Aviliani mengingatkan pemerintah untuk memastikan distribusi bantuan sosial benar-benar tepat sasaran.
“Subsidi memang lebih bagus kepada orang, bukan barang. Kalau barang, menimbulkan moral hazard. Bisa ada kenaikan subsidi. Pilihan ini harus dilakukan,” ungkap Aviliani.
Dalam kesempatan ini, Direktur Eksekutif LSI, Djayadi Hanan, menyatakan, tingginya tingkat kepuasan publik terhadap kerja Presiden Jokowi menjadi modal yang cukup untuk menyelesaikan persoalan ekonomi dan politik.
Baca Juga:
Harga BBM Turun di Musim Mudik Lebaran, Ini Daftarnya
Berdasar temuan LSI, tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi pada bulan Agustus berada di angka 72,3 persen.
Menurut Djayadi, ada kenaikan yang cukup signifikan jika dibandingkan temuan Mei 2022 yang berada di angka 67,5 persen.
“Apakah approval rate bisa menjadi modal untuk menyelesaikan persoalan di Indonesia, seperti ekonomi dan politik, saya jawab iya. Karena tingginya approval rate didasari pada evaluasi masyarakat,” kata Djayadi.
