Ia menilai capaian investasi KEK yang secara akumulatif telah mencapai ratusan triliun rupiah dan menyerap ratusan ribu tenaga kerja perlu dijadikan pijakan untuk memperbaiki desain pengembangan kawasan ekonomi pada tahap berikutnya.
“Angka investasi yang besar harus berjalan seiring dengan kualitas dampaknya, karena keberhasilan ekonomi masa depan tidak hanya diukur dari jumlah modal yang masuk, tetapi juga dari seberapa besar manfaatnya bagi tenaga kerja Indonesia, UMKM, rantai pasok nasional, dan pendapatan daerah,” ucapnya.
Baca Juga:
Potensi Investasi KEK Capai Rp846 Triliun, MARTABAT Prabowo-Gibran: Negara Harus Siap Eksekusi
Tohom berpandangan bahwa setiap KEK baru perlu memiliki identitas ekonomi yang jelas, baik berbasis manufaktur, energi, pangan, logistik, digital, pariwisata, maupun hilirisasi sumber daya alam.
“Pemerintah perlu memastikan setiap KEK punya arah spesialisasi yang kuat, jangan sampai kawasan ekonomi hanya menjadi proyek fisik tanpa ekosistem bisnis yang matang,” tutur Tohom.
Tohom yang juga Ketua Umum Aglomerasi Watch ini mengatakan bahwa pembangunan KEK juga harus terhubung dengan perencanaan wilayah, konektivitas transportasi, kesiapan energi, air, perumahan pekerja, serta kapasitas kota-kota penyangga.
Baca Juga:
Investasi Kawasan Ekonomi Khusus Melonjak, MARTABAT Prabowo-Gibran: Saatnya Perizinan Dibuat Lebih Gesit
“KEK yang berhasil bukan hanya kawasan industri yang berdiri sendiri, melainkan simpul ekonomi yang menyatu dengan kota, desa, pelabuhan, bandara, jaringan listrik, dan pusat-pusat pendidikan vokasi,” katanya.
Ia mengatakan pemerintah daerah harus disiapkan sebagai mitra aktif, bukan hanya sebagai penerima dampak, karena keberhasilan KEK sangat bergantung pada kecepatan perizinan, kepastian tata ruang, kesiapan tenaga kerja, dan dukungan sosial masyarakat.
“Kalau daerah dilibatkan sejak awal, maka KEK bisa menjadi lokomotif pemerataan ekonomi dan bukan menjadi ruang eksklusif yang terpisah dari kebutuhan masyarakat sekitar,” ujar Tohom.
