"Kita ingin memastikan bahwa seluruh perusahaan milik negara dikelola secara transparan dan efisien. Manajemen yang kompeten bisa datang dari mana saja untuk mengelola aset-aset penting seperti bandara dan pelabuhan, termasuk Tanjung Priok, agar lebih produktif," tambahnya.
Sementara itu, anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) sekaligus ekonom senior, M. Chatib Basri, menilai bahwa Danantara berpotensi menjadi instrumen pengelolaan aset yang efektif bagi negara, asalkan dikelola secara profesional.
Baca Juga:
KPK Setor Rp 59,2 M ke Kas Negara dari Kasus Korupsi Bupati Muba
"Jika Danantara dapat dijalankan dengan tata kelola yang baik, ini bisa menjadi instrumen yang efektif untuk mendaur ulang aset negara yang selama ini tidak dimanfaatkan secara maksimal," ujar mantan Menteri Keuangan era Presiden SBY dalam acara SMBC Indonesia Economic Outlook, beberapa waktu lalu.
Chatib juga menyoroti bahwa banyak aset negara yang selama ini kurang produktif dapat dikelola lebih optimal melalui Danantara.
Dengan begitu, investor akan lebih tertarik untuk berpartisipasi dalam pengembangan aset-aset tersebut.
Baca Juga:
Satgas BLBI Kembali Lakukan Penguasaan Aset di Jabar dan Jatim
"Banyak aset yang selama ini tidak dimanfaatkan maksimal oleh BUMN bisa dikelola kembali agar lebih produktif. Jika dilakukan secara profesional, ini bisa menjadi daya tarik bagi investor," tambahnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo sempat meminta mantan presiden dan wakil presiden RI untuk ikut mengawasi jalannya Danantara.
Namun, mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan bahwa dirinya masih menunggu hasil pembahasan pemerintah terkait badan ini, karena merupakan mandat dari pemerintah pusat.
