WahanaNews.co | Rancangan
UU Larangan Minuman Beralkohol (RUU Minol) yang akan
dibahas DPR menuai pro-kontra.
RUU ini dianggap penting untuk membatasi peredaran
miras, tapi sisi lain dianggap tak perlu karena ada ketentuan lain yang sudah
mengatur.
Baca Juga:
PHRI: RUU Larangan Minol Negatif bagi Pariwisata
Lalu,
bagaimana proses RUU Minuman Beralkohol untuk menjadi undang-undang?
RUU
ini adalah usul anggota DPR, yaitu 21 anggota PPP, 2 anggota PKS, dan 1 anggota
Gerindra. Di luar itu, PAN dengan 44 anggota bersiap untuk memberi dukungan.
RUU
Minol mulai dirapatkan karena DPR sudah menetapkannya masuk dalam Prolegnas Prioritas
2020, artinya RUU ini termasuk prioritas untuk diselesaikan bersama 36 RUU
lainnya. Jika tak selesai 2020, maka bisa jadi prioritas tahun selanjutnya.
Baca Juga:
Ancam Budaya Lokal dan Perekonomian Warga, Pemprov NTT Kritik RUU Minuman Beralkohol
Wakil
Ketua Baleg DPR,
Willy Aditya,
menjelaskan, prosesnya saat ini baru penjelasan pengusul soal urgensi RUU dan
akan masuk tahap harmonisasi,
Selasa (17/11/2020) sore
nanti.
Setelah
penjelasan pengusul, maka proses selanjutnya adalah kajian tim ahli lalu
dibentuk panitia kerja (Panja) untuk membahas secara spesifik.
"Baru
penjelasan pengusul. Sekarang fasenya adalah kajian tim ahli, setelah kajian
tim ahli baru masuk ke Panja, di Panja dibahas, habis Panja nanti pleno Baleg.
Iya kalau oke, kalau enggak ya gugur lah," kata Willy, Selasa (17/11/2020).
