Kesepakatan yang disebut sebagai Pakta Aukus ini juga mencakup teknologi kecerdasan buatan, teknologi kuantum dan siber. Aliansi ketiga negara tersebut dibentuk atas dasar kekhawatiran terhadap pertumbuhan kekuatan dan kehadiran militer China di kawasan Indo-Pasifik.
Buntut dari pakta tersebut, Australia membatalkan perjanjian pembelian kapal selam rancangan Prancis. Padahal, perjanjian pembelian itu telah disepakati sejak 2016.
Baca Juga:
Lagi, Kapal Pengungsi Rohingya Mau Masuk Laut Aceh Dihalau Kapal TNI AL
Saat itu, Prancis memenangkan kontrak pembuatan 12 kapal selam untuk Angkatan Laut Australia sebesar A$50 miliar (Rp 522 triliun). Namun, proyek tersebut mengalami penundaan karena Australia mengajukan syarat agar pembuatan kapal selam itu menggunakan banyak komponen dalam negeri.
Pada Rabu (15/9), Presiden Amerika Serikat Joe Biden, Perdana Menteri Inggris Boris Johnson, dan Perdana Menteri Scott Morrison merilis pernyataan bersama. Pernyataan ini terkait dengan kesepakatan keamanan terbaru, yang dinamai Aukus.
"Sebagai inisiatif pertama di bawah Aukus... kami punya ambisi bersama untuk mendukung Australia memperoleh kapal selam bertenaga nuklir untuk Angkatan Laut Australia," sebut pernyataan itu.
Baca Juga:
Agen Utama Penyelundup Rohingya ke Aceh, Sekali Pengiriman Dibayar Rp9,8 Juta
"Kemampuan ini akan mendorong stabilitas di Indo-Pasifik, dan akan digunakan untuk mendukung nilai dan kepentingan kita bersama," tambah pernyataan tersebut.
Ketiga pemimpin negara itu mengatakan tujuan kesepakatan yang mereka buat adalah 'membawa kemampuan Australia untuk dikerahkan sesegera mungkin'. Meski demikian, Australia menyatakan tetap berkomitmen memenuhi semua kewajiban sebagai negara yang tak menggunakan senjata nuklir.
Pakta ini juga menyatakan kesepakatan pertahanan tersebut akan fokus pada pertahanan siber, kecerdasan buatan, dan 'pertahanan bawah laut tambahan'.