Kesepakatan ini mendatangkan konsekuensi bagi dua negara lain, yakni Prancis dan China. Bagi Prancis yang merupakan sekutu NATO, kesepakatan ini membuat batal kontrak membangun kapal selam diesel-listrik untuk Angkatan Laut Australia.
Kesepakatan ini juga berpengaruh bagi China walaupun pejabat Inggris berkeras perjanjian tersebut bukan untuk menanggapi negara manapun. Pemerintah Inggris mengatakan kemitraan ini berupaya memastikan kemakmuran, keamanan, dan stabilitas di kawasan serta mendukung 'tatanan berlandaskan aturan' yang damai.
Baca Juga:
Lagi, Kapal Pengungsi Rohingya Mau Masuk Laut Aceh Dihalau Kapal TNI AL
Bukan rahasia lagi kalau Inggris, AS, dan Australia berbagi keprihatinan mengenai pengerahan kekuatan militer China di Indo-Pasifik. Dalam pekan-pekan terakhir, kapal induk HMS Queen Elizabeth telah diutus menuju wilayah Indo-Pasifik bersama dengan pasukan dan perangkat dari AS.
Dilansir dari kantor berita AFP, Jumat (17/9/2021), kemarahan China soal aliansi baru AS-Inggris-Australia serta proyek kapal selam bertenaga nuklir itu ditanggapi enteng oleh Perdana Menteri (PM) Australia, Scott Morrison. Dalam sebuah wawancara dengan stasiun radio 2GB, Jumat (17/9), Morrison mengatakan China memiliki 'program pembangunan kapal selam nuklir yang sangat substantif'.
"Mereka memiliki hak untuk mengambil keputusan demi kepentingan nasional mereka untuk pengaturan pertahanan mereka, dan tentu saja begitu juga Australia dan semua negara lain," ujar Morrison.
Baca Juga:
Agen Utama Penyelundup Rohingya ke Aceh, Sekali Pengiriman Dibayar Rp9,8 Juta
Morrison mengatakan bahwa pemerintahnya bereaksi terhadap dinamika yang berubah di kawasan Asia-Pasifik di mana wilayahnya semakin diperebutkan dan persaingan meningkat. Dalam wawancara dengan televisi Channel Seven, Morrison mengatakan Australia "sangat sadar" akan kemampuan kapal selam nuklir China dan investasi militer yang berkembang.
"Kami tertarik untuk memastikan bahwa perairan internasional akan selalu jadi perairan internasional dan langit internasional adalah langit internasional, dan bahwa aturan hukum berlaku sama di semua tempat ini," ujarnya.
Morrison mengatakan Australia ingin memastikan tidak ada zona terlarang di wilayah yang diatur oleh hukum internasional.