WahanaNews.co | Otoritas Palestina pada Kamis (26/1/2023) mengumumkan bahwa telah berakhirnya koordinasi keamanan dengan Israel sebagai respons atas pembunuhan sembilan warga Palestina di Kota Jenin, Tepi Barat.
"Mengingat agresi berulang terhadap rakyat kami dan pelanggaran atas perjanjian yang telah ditandatangani, kami menganggap bahwa koordinasi keamanan dengan pemerintah pendudukan Israel telah berakhir mulai saat ini," ujar Juru Bicara Kepresidenan Palestina Nabil Abu Rudeineh dalam pernyataan pers, dikutip Jumat (27/1/2023).
Baca Juga:
Di Tengah Konflik Panjang, Ini Rahasia Israel Tetap Berstatus Negara Maju dan Kaya
Abu Rudeineh menyerukan agar faksi-faksi Palestina melakukan perlawanan rakyat secara lebih damai demi melindungi warga Palestina dan kemampuan mereka dalam menghadapi terorisme pemukim dan pasukan pendudukan Israel.
Pimpinan Palestina pun memutuskan untuk segera menemui Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) guna meminta perlindungan internasional bagi rakyat Palestina di bawah Bab VII Piagam PBB untuk menghentikan tindakan-tindakan sepihak, tambah Rudeineh.
Pimpinan Palestina juga akan segera bertolak ke Mahkamah Pidana Internasional (ICC) untuk menambahkan berkas pembantaian yang dilakukan oleh pasukan Israel di Jenin, menambah berkas yang sebelumnya telah diserahkan ke pihak mahkamah.
Baca Juga:
Pelanggaran Hukum Internasional, PBB: 70 Persen Korban di Gaza Adalah Perempuan dan Anak-anak
Sebelumnya, pasukan tentara Israel menyerbu kamp pengungsi Jenin di Tepi Barat utara dan membunuh sembilan warga Palestina, termasuk seorang wanita lanjut usia (lansia), dan melukai 16 lainnya yang empat di antaranya berada dalam kondisi serius.
Koordinasi keamanan antara Israel dan Otoritas Palestina dihasilkan oleh Perjanjian Oslo, yang ditandatangani Israel dan PLO pada 1990-an. Pendirian Otoritas Palestina sendiri juga merupakan hasil dari Perjanjian Oslo.
Keputusan tersebut diambil setelah pertemuan darurat yang dipimpin Presiden Palestina Mahmoud Abbas dan diikuti Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), Komite Pusat Fatah, dan jajaran Pemerintah Palestina.
Selanjutnya, Kementerian Kesehatan Palestina mencatat lebih dari 170 warga Palestina tewas di Tepi Barat pada 2022 dan sedikitnya 29 orang tewas pada Januari 2023.
Menurut pernyataan yang dikeluarkan oleh PBB, 2022 menjadi tahun paling mematikan bagi warga Palestina sejak 2006. Ketegangan semakin diperparah sejak pemerintahan sayap kanan paling ekstrem Israel, yang dipimpin Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu, mulai menjabat pada Desember 2022.[mga]
