WahanaNews.co | Sekjen
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres mendesak militer Myanmar mengakhiri
penindasan dan membebaskan ratusan orang yang ditahan. Dia ingatkan militer
Myanmar untuk menghormati HAM.
Baca Juga:
Pendanaan Global Terancam, PBB Desak Reformasi Sistem Keuangan
"Hari ini, saya
meminta militer Myanmar untuk segera menghentikan penindasan. Bebaskan para
tahanan. Akhiri kekerasan. Hormati Hak Asasi Manusia (HAM), dan keinginan
orang-orang yang diungkapkan dalam pemilihan baru-baru ini," kata Guterres
yang dikutip, Selasa (23/2).
Guterres mengatakan, melemahnya demokrasi di Myanmar
merupakan pelanggaran serius. Sebab, penindasan dan penangkapan terus terjadi.
"Kami melihat melemahnya demokrasi, penggunaan kekuatan
brutal, penangkapan sewenang-wenang, penindasan dalam semua manifestasinya.
Pembatasan ruang sipil," ujarnya.
Baca Juga:
Puluhan Anak Gaza Meninggal karena Gizi Buruk, Blokade Israel Dikecam Sebagai Kejahatan Perang
"Serangan terhadap masyarakat sipil. Pelanggaran serius
terhadap minoritas tanpa akuntabilitas, termasuk apa yang disebut pembersihan
etnis dari populasi Rohingya. Daftarnya terus berlanjut," lanjut Guterres.
Sebelumnya sejumlah negara yang tergabung dalam kelompok
Quad yakni Amerika Serikat, Jepang, India dan Australia mengecam tindakan
kudeta yang terjadi di Myanmar.
Mereka menolak segala upaya untuk mengganggu status quo
dengan paksa dan berharap demokrasi harus dipulihkan dengan cepat di Myanmar.
