Dalam posisi tersebut, Trump disebut memiliki hak personal untuk menentukan negara mana saja yang akan diundang sebagai anggota dewan.
Meski pengambilan keputusan dilakukan melalui mekanisme suara mayoritas, setiap keputusan strategis tetap mensyaratkan persetujuan ketua.
Baca Juga:
Bocor ke Publik: Netanyahu Bujuk Trump Agar AS Tak Gempur Iran
Dokumen tersebut juga menyebutkan bahwa Trump bertanggung jawab memberikan pengesahan akhir atas setiap kebijakan, termasuk penggunaan segel resmi Dewan Perdamaian Gaza.
Sebelumnya, Trump telah mengumumkan pembentukan dewan tersebut dengan melibatkan sejumlah tokoh internasional berpengaruh dari berbagai lembaga dan negara.
Nama-nama yang masuk dalam struktur awal antara lain Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, utusan khusus Trump Steve Witkoff, serta menantu Trump, Jared Kushner.
Baca Juga:
Ancam Potong Tangan Trump, Iran Peringatkan Pembalasan ke Basis AS
Selain itu, mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair, Presiden Bank Dunia Ajay Banga, dan Wakil Penasihat Keamanan Nasional AS Robert Gabriel juga tercantum sebagai bagian dari Dewan Perdamaian Gaza.
Pada pertengahan November 2025, Dewan Keamanan PBB telah menyetujui resolusi yang diajukan Amerika Serikat untuk mendukung rencana komprehensif Trump terkait penyelesaian konflik di Jalur Gaza.
Resolusi tersebut disahkan dengan dukungan 13 dari 15 anggota Dewan Keamanan PBB.
