WAHANANEWS.CO - Peserta BPJS Kesehatan kini bisa menikmati layanan lebih tinggi dari hak kelas JKN yang dimiliki, baik dengan naik kelas rawat inap maupun menggunakan layanan poli eksekutif di rumah sakit.
Namun, setiap peningkatan layanan itu harus disertai pembayaran tambahan berupa selisih biaya sesuai aturan terbaru dalam Permenkes No. 3/2023 dan Perpres No. 82/2018 juncto Perpres No. 59/2024.
Baca Juga:
Pemerintah Siapkan Rp20 Triliun untuk Hapus Tunggakan BPJS Kesehatan
Minggu (3/11/2025) — Mekanisme naik kelas ini memungkinkan peserta untuk berpindah dari kelas 2 ke kelas 1, bahkan ke ruang VIP atau VVIP, dengan menanggung selisih tarif antara kelas yang menjadi hak peserta dengan kelas yang diinginkan.
Hal ini juga berlaku bagi peserta yang memilih poli eksekutif untuk layanan rawat jalan.
Selisih biaya dihitung dari perbedaan tarif INA-CBG yang ditanggung BPJS Kesehatan dengan tarif layanan aktual yang digunakan peserta.
Baca Juga:
23 Juta Peserta Menunggak, BPJS Kesehatan Tumpuk Utang Rp10 Triliun
Rumah sakit wajib memberi tahu nominal selisih biaya kepada peserta atau keluarganya sebelum pelayanan diberikan.
Peserta BPJS boleh menggunakan mekanisme selisih biaya untuk menaikkan perawatan di fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan (FKRTL), baik untuk rawat inap maupun poli eksekutif, asalkan seluruh biaya tambahan dibayar sesuai ketentuan. Pembayaran selisih dilakukan setiap kali kunjungan atau perawatan.
Untuk layanan rawat jalan eksekutif, tarif maksimal yang boleh dikenakan kepada peserta adalah Rp 400.000 per kunjungan.
