Selain itu, Kemenpan RB tengah menyiapkan mekanisme pengadaan ASN tingkat instansi yang lebih fleksibel dan dapat dilakukan secara mandiri tanpa harus menunggu seleksi nasional serentak.
Skema ini diharapkan mampu mempercepat pemenuhan kebutuhan dokter spesialis di RSUD PHTC secara responsif sesuai kondisi lapangan.
Baca Juga:
Pemerintah Pusat-Daerah Perkuat Koordinasi Tangani Dampak Banjir Bandang di Sitaro
"Kami bersama Kementerian Kesehatan, Kemendagri, dan BKN pasti sangat mendukung upaya ini. Yang penting, petakan dulu sumber dayanya sehingga kita pastikan orang yang tepat duduk di tempat yang tepat, lulus seleksi, dan terikat komitmen penugasan yang jelas," tegasnya.
Rapat koordinasi ini menghasilkan kesepahaman bersama seluruh pemangku kepentingan terkait penguatan kebijakan pemenuhan tenaga medis dan tenaga kesehatan di RSUD PHTC.
Selain itu, disepakati pula rencana tindak lanjut konkret dan implementatif dari masing-masing kementerian dan lembaga guna memastikan layanan kesehatan rujukan berkualitas dapat dirasakan merata oleh masyarakat hingga ke pelosok negeri.
Baca Juga:
Pemerintah Percepat Pemulihan Pendidikan di Sumatra, Sekolah Ditargetkan Aktif Awal 2026
Rakor dipandu oleh Asisten Deputi Peningkatan Sumber Daya Kesehatan Ir. Redemtus Alfredo Sani Fenat, MAB, dan dihadiri perwakilan Kementerian Sekretariat Negara, Kantor Staf Presiden, Kementerian Kesehatan, Kemenpan RB, Kemendagri, Kementerian PPN/Bappenas, serta BKN.
[Redaktur: Ajat Sudrajat]
Ikuti update
berita pilihan dan
breaking news WahanaNews.co lewat Grup Telegram "WahanaNews.co News Update" dengan install aplikasi Telegram di ponsel, klik
https://t.me/WahanaNews, lalu join.
