"Ini jadi alarm perhatian serius dari semua pihak dan pemerintah. Kalau tidak segera dicari solusinya, daftar kemiskinan kita akan makin panjang," ujar Arnod.
Dalam upaya mengurangi tekanan ini, salah satu langkah positif yang telah dilakukan pemerintah adalah penyelenggaraan job fair untuk mempertemukan pencari kerja dan perusahaan. Namun, Arnod menilai langkah ini belum cukup.
Baca Juga:
KSPSI Pimpinan Yorrys Raweyai Hadiri Sidang ILO di Jenewa, Hendi Poernomo dan Rizky Yudha Jadi Delegasi
"Pemerintah perlu menciptakan terobosan konkret, bagaimana memitigasi gelombang PHK, membuka peluang investasi baru, dan memastikan tenaga kerja terserap kembali sesuai bidangnya masing-masing," tegasnya.
Arnod juga menyarankan agar pemerintah lebih aktif mendorong ekspor ke negara-negara yang tidak terdampak konflik atau kebijakan proteksionis, sehingga industri dalam negeri bisa kembali mendapatkan pesanan dan meningkatkan produktivitas.
Ia juga mendorong Danantara mendanai sektor padat karya serta pembangunan infrastruktur yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.
Baca Juga:
May Day Ricuh di Parlemen, Polda Metro Amankan 13 Terduga Anarko
Menurutnya, program semacam ini harus diperluas sebagai solusi jangka menengah untuk membuka lapangan kerja domestik.
"Daripada mendorong tenaga kerja kita bekerja ke luar negeri sebagai solusi jangka pendek, lebih baik pemerintah berfokus menciptakan ekosistem industri yang sehat, agar masyarakat Indonesia bisa bekerja dan mendapatkan penghidupan yang layak di negeri sendiri," tutur Arnod.
Arnod Sihite menyatakan bahwa Indonesia setiap tahunnya membutuhkan penciptaan antara 3 hingga 4 juta lapangan kerja baru.
