WahanaNews.co, Jakarta - Lonjakan jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK) dan membanjirnya angkatan kerja baru menjadi sinyal peringatan serius bagi pemerintah di tengah janji
menciptakan 19 juta lapangan kerja. Kenyataan di lapangan justru menunjukkan fakta yang jauh dari harapan.
Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Abdul Kadir mengakui bahwa situasi ketenagakerjaan nasional saat ini penuh tantangan. Salah satu solusi yang ditawarkan pemerintah adalah mendorong tenaga kerja Indonesia (TKI) untuk bekerja ke luar negeri.
Baca Juga:
KSPSI Pimpinan Yorrys Raweyai Hadiri Sidang ILO di Jenewa, Hendi Poernomo dan Rizky Yudha Jadi Delegasi
"Akibat tingginya angka pengangguran, kami terus membuka akses bagi pekerja migran Indonesia," kata Abdul Kadir.
Namun, langkah ini menuai kritik dari banyak pihak. Arnod Sihite, Wakil Ketua Umum DPP Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), sekaligus Ketua Umum Pimpinan Pusat PPMI KSPSI serta anggota Lembaga Kerjasama Tripartit Nasional.
Ia menilai pemerintah seharusnya lebih fokus menjaga keberlangsungan industri dalam negeri dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Baca Juga:
May Day Ricuh di Parlemen, Polda Metro Amankan 13 Terduga Anarko
"Saya tidak habis pikir kenapa situasi ini bisa terjadi. Disatu sisi, pemerintah menjanjikan 19 juta lapangan kerja, tapi di sisi lain mendorong rakyat bekerja ke luar negeri akibat ketidakmampuan menyerap tenaga kerja di dalam negeri," kata Arnod Sihite kepada WahanaNews.co, Rabu (02/07/2025) di Jakarta.
Ket foto: Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Abdul Kadir Karding (tengah) saat foto bersama Wakil Ketua Umum KSPSI, Arnod sihite [WahanaNews.co/Ist]
Ia menyoroti banyaknya sektor padat karya dan manufaktur yang justru melakukan PHK besar-besaran.
