Selain menyoroti kebijakan tarif, Andreas juga menanggapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang sempat mempersilakan masyarakat mencari negara lain apabila menilai masa depan Indonesia suram.
Menurutnya, pernyataan tersebut berpotensi menimbulkan dampak negatif apabila dipahami secara luas oleh masyarakat.
Baca Juga:
Menkes Targetkan Serapan Anggaran Kemenkes Tembus di Atas 95 Persen, Tata Kelola Diperbaiki
“Pihak yang membuat statement agar ‘masyarakat mencari negara lain jika merasa Indonesia tak baik’, perlu berpikir ulang dengan kalimat-kalimat sarkastik seperti itu,” ungkap Andreas.
“Karena ini sama saja dengan memicu terjadinya ‘brain drain’ di tengah Indonesia yang membutuhkan orang-orang berkompetensi, profesional dan mempunyai ketrampilan untuk membangun bangsa ini,” imbuh polisiti PDI Perjuangan (PDIP) itu.
Brain drain sendiri merupakan fenomena berpindahnya sumber daya manusia yang memiliki pendidikan tinggi, kompetensi, maupun keahlian profesional ke negara lain demi memperoleh kesempatan kerja, kesejahteraan, fasilitas riset, ataupun kualitas hidup yang lebih baik.
Baca Juga:
DPR Sahkan UU Pusat Finansial Internasional Indonesia, Perkuat Posisi RI di Peta Keuangan Global
Karena itu, Andreas menilai pemerintah perlu menyusun strategi yang mampu menarik dan mempertahankan talenta Indonesia agar tetap berkarya di dalam negeri melalui pendekatan brain gain, yaitu strategi yang berorientasi pada penguatan daya tarik Indonesia bagi SDM berkualitas.
“Pemerintah seharusnya berpikir dan membuat strategi untuk ‘brain gain’, bukan dengan statement-statement yang justru memicu warga negaranya untuk meninggalkan Indonesia alias brain drain,” tukas Andreas.
Ia menegaskan bahwa prioritas pemerintah saat ini bukanlah mengejar tambahan penerimaan negara dari tarif pelepasan kewarganegaraan, melainkan memastikan setiap warga negara memiliki harapan untuk membangun kehidupan yang lebih baik di Indonesia.
