WAHANANEWS.CO - Di tengah krisis kemanusiaan yang kian memburuk di Jalur Gaza, pemerintah Amerika Serikat mengonfirmasi rencana baru penyaluran bantuan yang dilakukan melalui perusahaan swasta.
Sistem ini, yang tidak melibatkan Israel secara langsung dalam distribusinya, ditujukan untuk menjangkau lebih dari satu juta warga Gaza.
Baca Juga:
Genosida Terstruktur, Israel Hapus 2.200 Keluarga Palestina dari Catatan Sipil
Namun, pendekatan baru tersebut justru menuai kritik tajam dari badan-badan PBB dan sejumlah organisasi kemanusiaan internasional.
Mereka menilai skema ini berpotensi melanggar prinsip-prinsip dasar kemanusiaan dan memperburuk penderitaan warga sipil, yang saat ini terperangkap dalam blokade total sejak Maret 2025.
Distribusi Dikelola Swasta, Perimeter Diamankan Israel
Baca Juga:
Israel Siap-siap Hapus Gaza dari Peta: Tak Akan Ada Lagi Hamas dalam Enam Bulan!
Menurut Duta Besar AS untuk Israel, Mike Huckabee, bantuan akan disalurkan lewat pusat-pusat distribusi yang diamankan oleh kontraktor keamanan swasta. Pemerintah Israel hanya akan bertugas menjaga perimeter luar, tanpa keterlibatan langsung dalam proses pembagian bantuan.
“Presiden Trump menganggap bantuan kemanusiaan untuk Gaza sebagai prioritas mendesak. Kami diperintahkan untuk mempercepat semua proses guna menyelamatkan warga sipil,” ujar Huckabee dalam konferensi pers di Yerusalem, dikutip dari BBC, Jumat (9/5/2025).
Inisiatif ini dikoordinasikan oleh organisasi non-pemerintah yang baru dibentuk, Gaza Humanitarian Foundation (GHF). Dokumen internal GHF yang diperoleh BBC menyebutkan bahwa ada empat titik distribusi utama yang ditargetkan menjangkau 1,2 juta orang, dengan cakupan akhir seluruh populasi Gaza. GHF menyatakan tetap berpegang pada prinsip-prinsip netralitas, kemanusiaan, ketidakberpihakan, dan independensi, namun rincian teknis implementasinya masih belum dijelaskan secara terbuka.
