PBB Tolak Terlibat: “Bantuan Telah Dipolitisasi”
Langkah ini langsung ditolak oleh lembaga-lembaga kemanusiaan besar, termasuk Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) dan UNICEF. Mereka menolak terlibat, dengan alasan skema tersebut “mempersenjatai bantuan” dan menyimpang dari prinsip-prinsip kemanusiaan universal.
Baca Juga:
Genosida Terstruktur, Israel Hapus 2.200 Keluarga Palestina dari Catatan Sipil
“Kami tidak akan berpartisipasi. Tidak ada alasan untuk menerapkan sistem yang bertentangan dengan DNA organisasi kemanusiaan,” tegas Jens Laerke, juru bicara OCHA di Jenewa.
Sementara itu, James Elder dari UNICEF menyoroti risiko besar bagi kelompok rentan, khususnya anak-anak dan lansia. Ia menyebut pendirian pusat distribusi di zona militer dapat memperburuk akses terhadap bantuan, bahkan menyebabkan lebih banyak penderitaan.
Kondisi Gaza Semakin Genting: Kelaparan dan Kematian Meningkat
Baca Juga:
Israel Siap-siap Hapus Gaza dari Peta: Tak Akan Ada Lagi Hamas dalam Enam Bulan!
Sejak blokade total diberlakukan Israel pada awal Maret 2025, Gaza mengalami kelumpuhan total dalam distribusi makanan, obat-obatan, dan bahan bakar. OCHA melaporkan bahwa sepertiga dapur umum telah tutup dalam dua pekan terakhir, termasuk dua dapur lapangan milik World Central Kitchen yang sebelumnya menyuplai lebih dari 133.000 makanan per hari.
Krisis pangan melonjak tajam. Di Gaza City, harga tepung melonjak hingga 415 dolar AS per 25 kg—naik 30 kali lipat dari harga akhir Februari.
Kementerian Kesehatan Gaza yang dikelola Hamas menyatakan bahwa jumlah korban tewas telah melampaui 52.700 jiwa, mayoritas perempuan, anak-anak, dan lansia.
