Selain itu, pemerintah juga menekankan pentingnya optimalisasi aset negara agar memiliki nilai guna yang maksimal bagi masyarakat.
"Aset-aset negara ini harus semakin berkualitas, artinya bagaimana bisa digunakan untuk kepentingan negara dan rakyat. Utamanya di daerah strategis," ujar Maruarar Sirait.
Baca Juga:
Presiden Prabowo di Depan Investor Jepang: RI Akan Gencarkan Kendaraan Listrik
Dalam peninjauan langsung di sejumlah lokasi seperti Bandung dan Tanah Abang, Maruarar menemukan banyak lahan milik negara yang telah ditempati masyarakat tanpa izin.
"Cukup banyak seperti yang saya lihat tadi pagi di kawasan Bandung, ya, itu cukup banyak, ya, yang memang tanah Kereta Api tetapi sudah diduduki oleh masyarakat. Kemudian juga kemarin di Tanah Abang kita melihat ada beberapa lokasi juga kita akan komunikasikan karena itu adalah tanah negara, tentunya itu digunakan untuk kepentingan negara dan rakyat Indonesia," kata Maruarar Sirait.
Saat ditanya mengenai kemungkinan keterlibatan organisasi masyarakat dalam penguasaan lahan tersebut, Maruarar tidak memberikan jawaban tegas.
Baca Juga:
Di Jepang Prabowo Bertemu Investor Sebut RI Tak Pernah Gagal Bayar Utang
"Ya tentu, bisa masyarakat, bisa... kita bicarakan baik-baiklah," ujar Maruarar Sirait.
Pemerintah menegaskan pendekatan komunikasi tetap dikedepankan dalam proses penertiban, sembari memastikan kepentingan negara dan masyarakat luas menjadi prioritas utama.
[Redaktur: Elsya Tri Ahaddini]
Ikuti update
berita pilihan dan
breaking news WahanaNews.co lewat Grup Telegram "WahanaNews.co News Update" dengan install aplikasi Telegram di ponsel, klik
https://t.me/WahanaNews, lalu join.
