Menurutnya, pejabat negara sudah punya asuransi kesehatan
yang memadai dan harusnya bersyukur memiliki hal tersebut. "Bukankah
pejabat punya asurasni, sudah difasilitasi asuransi sudah bagus," kata
anggota DPR RI ini.
Awiek menegaskan, rasa keadilan untuk rakyat harus
tercermin. Pasalnya, saat ini banyak rumah sakit penuh karena melonjaknya
Covid-19. "Rasa keadilan publik harus tercermin, mengingat masih banyak
masyarakat yang ditolak RS akibat penuh. Lah ini malah mau dibikin khusus
pejabat negara," ungkap Awiek.
Baca Juga:
Penjabat Bupati Tapanuli Utara Koordinasikan Peningkatan Pendapatan Daerah dengan Kemenkeu
Senada, Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid menegaskan, rumah
sakit khusus untuk pejabat tidak perlu dibuat.
"Tidak perlu, malah rakyatlah yang harus didahulukan.
Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Rakyat mesti diutamakan," kata
dia.
Jazilul menyatakan bahwa pihaknya menolak usulan itu. Dia
bilang, yang dibutuhkan saat ini bukan membeda-bedakan pelayanan, khususnya di
masa pandemi Covid-19.
Baca Juga:
Pejabat Dinas Pendidikan Langkat Diamankan, Terjaring Razia Diskotek Positif Narkoba
"Kami menolak usulan tersebut karena dapat melukai rasa
keadilan ditengah masyarakat. Saat ini Kita perlu kebersamaan dan persatuan,
bukan dibeda bedakan pelayanan," ungkap dia.
Menangis Bersama
Rakyat
