“DPR RI ingin menekankan bahwa ketahanan dunia Islam tak bisa dilepaskan dari fondasi tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan kuat,” katanya.
Ia juga menambahkan bahwa Indonesia akan mendorong diskusi-diskusi konkret untuk menjawab tantangan yang dihadapi negara-negara OKI, khususnya dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina.
Baca Juga:
May Day di Jakarta Kondusif, 13 Anarko Ditangkap Usai Buat Ricuh
"DPR RI memahami betul bahwa diplomasi parlemen hari ini menuntut aksi nyata. Isu Palestina, penguatan kelembagaan, hingga perdamaian regional adalah isu-isu krusial yang harus menjadi pembahasan prioritas," ujarnya.
Konferensi ini direncanakan dihadiri oleh sekitar 500 peserta dari negara-negara anggota OKI dan negara pengamat.
Sejauh ini, 11 ketua parlemen dan 8 wakil ketua parlemen telah memastikan kehadiran mereka dalam forum yang dimulai pada Minggu, 11 Mei 2025.
Baca Juga:
Rakor Komisi V DPR, Menteri PU: Sinergi Infrastruktur dan Transportasi Faktor Utama Kelancaran Mudik Lebaran 2025
Menurut Puan, partisipasi pemimpin parlemen dari berbagai kawasan, termasuk ASEAN seperti Malaysia, menandakan keberhasilan diplomasi Indonesia dalam menyelenggarakan forum penting ini.
"PUIC 2025 akan menjadi forum lintas batas yang mengarah pada diplomasi berbasis solusi, bukan sekadar seremonial," katanya.
Melalui PUIC, Puan berharap tercipta panggung kepemimpinan kolektif yang menyatukan suara, memperkuat solidaritas, dan memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan sebagaimana semangat Konferensi Asia Afrika (KAA) dahulu.
