WahanaNews.co | Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)
menyiapkan sejumlah strategi untuk menangani konflik agraria yang kerap terjadi
di masyarakat.
Wakil Menteri ATR/BPN, Surya Tjandra, mengatakan, konflik agraria yang
terjadi bisa saja karena permasalahan ketimpangan akses dan kepemilikan atas
tanah.
Baca Juga:
Bobby Nasution Dampingi Menteri ATR BPN Serahkan Sertifikat Rumah Ibadah dan Tempat Pendidikan
Sebab itu, reforma agraria dicanangkan
untuk menangani permasalahan tersebut.
Selain itu, Surya menyebut, ada sejumlah hal yang harus dilakukan untuk menangani konflik
agraria.
Pertama, membutuhkan adanya leadership kuat, karena
aspek lintas sektor sangat dominan.
Baca Juga:
Istri Mantan Menteri BPN Jadi Tersangka Kasus Penggelapan
Kedua, koordinasi dan komunikasi
efektif antar-kementerian/lembaga.
Ketiga, pemahaman menyeluruh terhadap
kebutuhan masyarakat.
Selain itu, Surya mengaku, penyelesaian sengketa pertanahan juga membutuhkan waktu, karena sebagian persoalan timbul akibat masalah
prosedural.
