Menurut dia, pemberian bantuan, fasilitas atau bentuk dukungan lainnya kepada pengurus wilayah maupun cabang tidak seharusnya menjadi pertimbangan dalam menentukan pilihan di Muktamar.
“Kalau ada manuver dengan cara transaksi untuk mendapatkan dukungan, jangan sampai itu menentukan pilihan. Yang harus dikedepankan adalah kepentingan NU dan kemaslahatan umat,” tegasnya.
Baca Juga:
Peringatan: Isu Intervensi Presiden Prabowo Subianto Jelang Muktamar NU ke-35(?)
Ia juga menilai memilih salah satu kubu yang selama ini dipersepsikan berseberangan bukan solusi untuk mengakhiri persoalan internal PBNU.
“Kalau tujuannya menyelesaikan konflik, maka jangan memilih berdasarkan kepentingan kelompok. Pilihlah pemimpin yang mampu menyatukan kembali seluruh elemen NU,” ujar Hamid.
Desak LPJ PBNU Periode 2021–2026 Ditolak
Baca Juga:
Forum Penyelamatan NU Serukan PWNU dan PCNU Tolak KH Miftachul Akhyar Masuk AHWA
Selain mendorong rekonsiliasi, Forum Penyelamatan NU meminta agar laporan pertanggungjawaban (LPJ) kepengurusan PBNU periode 2021–2026 ditolak dalam Muktamar.
Hamid mengatakan pembahasan LPJ harus dilakukan secara objektif dan menyeluruh. Menurutnya, Muktamar memiliki kewenangan untuk mengevaluasi pelaksanaan program, kebijakan serta kinerja kepengurusan selama lima tahun terakhir.
Ia menilai setiap kekurangan dalam pelaksanaan amanah organisasi harus dibuka dan dipertanggungjawabkan secara transparan di hadapan peserta Muktamar.
