WahanaNews.co | Wakil Ketua Komisi IV DPR Anggia Erma Rini mendorong transparansi dana sawit yang ada di Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), terlebih nilanya bisa mencapai ratusan triliun.
Hal ini disampaikan Anggia dalam diskusi Dialektika Demokrasi bersama Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) di gedung DPR, kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (25/5/2022).
Baca Juga:
DJP Kalbar Fokus Maksimalkan Penerimaan Pajak Sektor Perkebunan untuk Meningkatkan Pendapatan Negara
“Sebenarnya, intinya jangan ada dusta di antara kita,” kata Anggia.
Anggia menuturkan sejauh ini rapat-rapat di Komisi IV dengan BPDPKS tidak cukup mendapatkan sejumlah informasi yang dibutuhkan dewan, khususnya terkait anggaran ini. Dia mengatakan banyak pertanyaan DPR tidak mendapatkan jawaban dari BPDPKS.
“Kebetulan saya ketua Panja Kelapa Sawit saat ini. Dua kali kita undang BPDPKS dan banyak hal yang kita enggak dapat jawaban. Mentok,” tandas Legislator Fraksi PKB dari Daerah Pemilhan (Dapil) Jawa Timur VI itu.
Baca Juga:
Kemendag Rilis Harga Referensi CPO dan Biji Kakao Per November 2024
Menurutnya, dalam rapat dengan DPR, pihak BPDPKS cenderung ‘membeo’ kepada komite pengarah. “Kita, ya memang hanya melakukan ini aja. Sesuai dengan instruksi dari komite pengarah,” ungkap Anggia menggambarkan respons BPDPKS dalam rapat dengan DPR.
Anggia mengatakan penggunaan dana sawit di BPDPKS sejauh ini tidak cukup proporsional. Padahal, katanya, sudah banyak catatan dan masukan ke BPDPKS agar membuat kebijakan lebih layak.
Selain itu, Anggia menyatakan jika persoalan data jelas dan transparan, maka subsidi minyak goreng dari dana BPDPKS sebagai langkah jangka pendek membantu masyarakat, seharusnya tidak menjadi masalah. Karena itu, kata dia, pembentukan pansus BPDPKS bisa menjadi opsi untuk pembenahan.
