WAHANANEWS.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim menegaskan bahwa percepatan pengembangan desa wisata tidak dapat dilakukan hanya dengan mengandalkan kemampuan pemerintah desa.
Menurutnya, dibutuhkan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta dunia usaha agar potensi desa wisata dapat berkembang secara optimal dan mampu memberikan dampak ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat setempat.
Baca Juga:
Lamhot Sinaga Soroti Perlindungan Pelaku Kreatif Usai Kasus Amsal Sitepu Viral
Ia menilai kolaborasi lintas sektor menjadi salah satu kunci dalam mempercepat peningkatan kualitas desa wisata, baik dari sisi infrastruktur, fasilitas pendukung, maupun penguatan kapasitas masyarakat sebagai pelaku utama sektor pariwisata.
Pernyataan tersebut disampaikan Chusnunia saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI ke Desa Wisata Penglipuran, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, Kamis (09/07/2026).
Dalam kesempatan itu, ia menekankan pentingnya peran pemerintah dalam menghadirkan dukungan nyata melalui penyediaan sarana dan prasarana yang memadai bagi desa wisata.
Baca Juga:
Perjuangkan Aspirasi Rakyat, Novita Hardini Serahkan Ambulans Kemanusiaan
“Kita dorong adanya fasilitasi dari pemerintah, termasuk apabila memungkinkan melalui bantuan anggaran untuk sarana dan prasarana desa wisata,” ujarnya.
Selain dukungan dari pemerintah, Chusnunia juga mengajak perusahaan-perusahaan besar untuk berkontribusi dalam pengembangan desa wisata melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR).
Menurutnya, keterlibatan sektor swasta akan menjadi faktor penting dalam mempercepat transformasi desa wisata, terutama bagi desa-desa yang masih berada pada tahap perintisan menuju desa wisata yang maju dan mandiri.
“Kita juga mendorong keterlibatan pihak swasta melalui program CSR perusahaan-perusahaan besar agar masuk ke desa wisata. Kalau hanya mengandalkan kemampuan yang ada, proses dari desa rintisan menjadi berkembang hingga mandiri tentu akan memakan waktu lebih lama,” jelasnya.
Dalam kunjungan tersebut, Politisi Fraksi PKB itu juga menanggapi aspirasi Pemerintah Kabupaten Bangli terkait peran strategis wilayah tersebut sebagai kawasan resapan air.
Menurutnya, aspirasi tersebut memiliki keterkaitan dengan kewenangan komisi lain di DPR RI sehingga perlu dilakukan koordinasi lintas komisi agar dapat ditindaklanjuti sesuai bidang tugas masing-masing.
“Terkait aspirasi Bangli sebagai kawasan resapan air, nanti akan kita koordinasikan dengan komisi yang membidangi persoalan tersebut,” katanya.
Lebih lanjut, Chusnunia memastikan Komisi VII DPR RI akan terus mengawal berbagai upaya penguatan sektor pariwisata nasional, termasuk memastikan adanya dukungan konkret dari pemerintah terhadap pengembangan desa wisata.
Salah satu langkah yang akan ditempuh ialah mendorong agar program-program pengembangan desa wisata memperoleh perhatian dalam pembahasan rencana kerja dan anggaran Kementerian Pariwisata untuk Tahun Anggaran 2027, sehingga desa wisata di berbagai daerah memiliki peluang lebih besar untuk berkembang dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
[Redaktur: Ajat Sudrajat]
