WahanaNews.co, Jakarta - Mengutip Amartya Sen, human dignity atau martabat manusia menempatkan posisi seseorang sebagai subyek dimana pembangunan tidak akan mendapatkan kemuliaan jika kebijakan pembangunan tidak mencapai human dignity.
Hal ini disampaikan Amich Alhumami, Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan, Bappenas dalam diskusi yang diselenggarakan secara hibrid oleh Paramadina Institute of Ethics and Civilization (PIEC) dengan tema "Kualitas Hidup dan Pembangunan Berkeadilan" Senin (12/2/2024).
Baca Juga:
Kuliah Kebangsaan Anies Baswedan "Lentera Demokrasi Jalan Menuju Keadilan Sosial"
Diskusi ini merupakan rangkaian dari acara bedah buku berjudul "Konsep Kualitas Hidup dalam Kerangka Kapabilitas" yang ditulis oleh Dr. Sunaryo dan Pipip A. Rifa'i Hasan, dan dimoderatori oleh Dr. Iin Mayasari.
Diskusi berlangsung secara hibrid di Auditorium Firmanzah Universitas dan dimoderatori oleh Dr. Iin Mayasari.
Amich menilai bahwa dari akhir dekade 80-an dan awal 90-an, ada 2 (dua) buku yang berpengaruh yaitu Mitos-Mitos Pembangunan dan Martabat Manusia.
Baca Juga:
Hubungan Politik dan Ekonomi Indonesia-China
"Ekonom lama hanya melihat bahwa orang yang miskin karena tidak bekerja tetapi Amartya Sen mengatakan bahwa seseorang akan mengalami kemiskinan jika tidak menjalani secara struktural. Maka sudah seharusnya pembangunan dijadikan sebagai sebuah ide mengenai kebebasan." Ujarnya.
Menurut Amich, Soedjatmoko juga menulis mengenai kebebasan dengan judul Dimensi Manusia dalam Pembangunan dan beberapa judul buku lainnya.
"Jika dikaitkan dengan buku tersebut, maka negara harus memenuhi tiga kebutuhan warga negara, dimana negara harus bisa memastikan ketersediaan lapangan kerja bagi setiap warga negara untuk mendapatkan kehidupan cukup dan layak, mendapatkan layanan pendidikan dengan itu dapat masuk pasar kerja, serta harus memastikan bahwa status izinnya baik dan terjamin dari sisi kesehatan." Tegas Amich.
