Menurut Tohom, kebijakan nasional idealnya memberikan dukungan menyeluruh, mulai dari regulasi, pelatihan, hingga insentif fiskal bagi bank sampah yang produktif.
Ia juga menekankan perlunya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendorong lahirnya ekosistem ekonomi sirkular.
Baca Juga:
WAH... PPATK, ANDA NGGAK BIJAK
“Jika program ini dijadikan gerakan nasional, kita bisa mengurangi timbunan sampah, menciptakan lapangan kerja mikro, serta mengedukasi masyarakat soal pentingnya memilah sampah sejak dari rumah,” jelas Tohom.
Ia menambahkan, pola-pola seperti penukaran sampah dengan uang tunai atau tabungan menjelang Lebaran terbukti mampu menciptakan kebiasaan yang produktif dan berjangka panjang.
Lebih lanjut, Tohom yang juga dikenal sebagai Pengamat Energi dan Lingkungan, menekankan bahwa bank sampah adalah salah satu bentuk konkret dari ekonomi hijau yang inklusif.
Baca Juga:
Kematian ADP, Kriminolog UI: Polisi Tak Gegabah Nyatakan Bunuh Diri, tapi Arah Sudah Jelas
“Dalam konteks perubahan iklim, bank sampah bisa jadi pintu masuk masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengurangan emisi karbon secara mikro. Ini sangat penting,” katanya.
Tohom menegaskan, keberhasilan di Pulau Kelapa harus menjadi preseden nasional.
Menurutnya, tak ada salahnya pemerintah menjadikan tokoh-tokoh penggerak bank sampah seperti Nuryanah sebagai duta edukasi lingkungan ke berbagai daerah.
